Setujukah Kalau Sertifikat Vaksin Menjadi Syarat Administrasi, Naik Transportasi dan Masuk Mall?

Melihat lingkungan tempat tinggal saya yang merupakan perkampungan dan sangat banyak orang yang tidak ingin divaksin karena takut dan percaya hoax, saya setuju apabila sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi. Terbukti, setelah pemerintah menerapkan kebijakan ini banyak orang-rang di kampung saya yang mau divaksin. Mau tidak mau, suka tidak suka mereka harus divaksin apabila ingin berpergian ke luar kota.
Tetapi kebijakan ini juga harus diiringi dengan ketersediaan vaksin dan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah, karena jujur saja ada beberapa wilayah yang masih sangat kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Bahkan, saya mengalami hal tersebut dan harus berebut dengan banyak orang agar bisa mendapatkan vaksin.

Mungkin dalam tujuannya saya setuju, tetapi seperti yang kita tahu bahwa hampir kebanyakan kebijakan yang dilakukan pemerintah penerapannya tidak dilakukan secara maksimal. Dalam hal tes COVID-19 pun, masih banyak orang yang dapat memalsukan surat tes. Apalagi, jika harus menunjukkan sertifikat ini melalui aplikasi yang dapat menggunakan akun orang lain yang sudah vaksin. Menurut saya, sebelum menetapkan kebijakan, hendaknya pemerintah juga memberikan pengetatan yang dapat membuat masyarakat tidak mampu memanipulasi hasil vaksin.

Selain itu, vaksin juga tidak membuat manusia benar-benar kebal dari COVID-19. Syarat-syarat agar mendapat vaksin juga menjadi salah satu alasan saya tidak menyetujui kebijakan ini. Beberapa orang yang tidak dapat divaksin bukan karena tidak mau, tetapi karena berbagai hal seperti memiliki penyakit bawaan, sudah lansia, serta kesulitan mendapatkan informasi dan tidak mendapat jatah vaksin. Jadi, seharusnya kebijakan ini dipertimbangkan lagi. Selain membatasi akses kepada masyarakat yang sudah vaksin, penerapan di lapangannya pun tidak maksimal karena hal tersebut masih bisa dimanipulasi.

Setuju karena dengan adanya peraturan ini yang dibuat oleh pemerintah, tingkat vaksinasi menjadi meningkat karena mau ga mau semua harus sudah vaksin. Dengan begitu Negara indonesia bisa mencapai Herd Immunity dengan cepat. Walaupun dengan vaksinansi tidak menghilangkan kemungkinan orang tersebut dapat terpapar Covid, namun menurut saya dengan sudahnya vaksinsi merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid.

Oleh karena itu saya sangat setuju jika Sertifikat vaksin digunakan menjadi syarat administrasi, memasuki area tertentu dan juga untuk naik transportasi umum, karena dengan di cek apakah sudah di vaksin atau belum, saya merasa lebih sedikit lega dan merasa aman ketika berada di lingkungan publik. Namun saya juga berharap untuk pemerintah mempertimbangkan lagi peraturan itu terhadap orang yang benar benar tidak bisa di vaksin karena kondisi tertentu.

Aku sendiri setuju dengan kebijakan pemerintah jika vaksin menjadi syarat masyarakat untuk melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Karena seperti yang kita ketahui jika pemerintah tidak mewajibkan vaksin untuk setiap masyarakat Indonesia, kemungkinan besar masyarakat Indonesia tidak akan melakukan vaksin dan angka kasus untuk Covid-19 akan terus meningkat atau mungkin tidak akan terselesaikan. Jadi menurut ku pemerintah sudah sangat bijaksana dengan mengeluarkan aturan tersebut. dan diharapkan untuk setiap masyarakat yang sudah divaksin tetap menjaga protokol kesehatan.

Saya sangat setuju dengan kebijakan yang diberlakukan tersebut dimana sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi. Karena ini dapat mendorong percepatan vaksinasi guna mencapai Herd Immunity agar Indonesia secepatnya dapat keluar dari krisis pada kesehatan. Sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi untuk memasuki pusat pembelajaan dan naik transportasi ini merupakan upaya optimal untuk menekan peluang terhadap penularan virus covid-19. Dengan melakukan vaksin dapat melindungi tubuh kita dari terpaparnya virus covid-19 ini. Sehingga, dengan menunjukkan sertifikat vaksin apabila ingin memasuki mall atau naik transportasi ini bahwa masyarakat sudah menerima vaksin dan kebijakan ini dianggap jauh lebih aman. Sertifikat vaksin yang menerima dosis 1 maupun dosis 2 dapat diakses melalui PeduliLindungi.id

[details="Referensi"]
Pinandhita, Vidya. 2021. Sertifikat Vaksin PeduliLindungi.id jadi Syarat Masuk Mall? Begini Mengurunya. Diakses pada taggal 14 September 2021 pada link https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5658194/sertifikat-vaksin-pedulilindungiid-jadi-syarat-masuk-mal-begini-mengurusnya
[/details]

Sebenarnya antara setuju dan tidak, ya. Setuju, karena ini untuk faktor keselamatan dan kesehatan juga. Dengan adanya regulasi ini, mau tidak mau, masyarakat harus vaksin—nah, ending -nya untuk apa? Itu tadi, keselamatan dan kesehatan. Tapi terkadang merasa tidak setuju juga. Tidak bisa dipungkiri masih ada yang daerahnya belum tersedia layanan vaksin, atau mungkin ada, tapi terlalu kudet sehingga tidak tahu bagaimana cara daftarnya. Tapi jujur, lebih dominan setuju. Karena terkadang meski sudah vaksin dan sudah punya sertifikatnya, orang tetap malas jika harus ditahan dulu untuk pengecekan ini-itu, alias tidak bisa asal keluar dan masuk. Jadi secara tidak sadar, ini juga bisa menjadi semacam tindakan pencegahan kerumunan.

Saya setuju apabila Seritfikat Vaksin ini menjadi salah satu syarat untuk menikmati fasilitas umum, terlebih lagi dengan adanya pengawasan seperti ini tingkat penularan juga pasti akan mereda secara perlahan, untuk kasus kak @nrauliyar yang belum mendapatkan vaksin dan sulit berbelanja di supermarmet mungkin akan sangat kewalahan, namun untuk berbelanja banyak alternatif lain untuk di gunakan seperti yang di katakan @auliaar09

[quote="auliaar09, post:3, topic:162588"]
Sepertinya dalam pembelian kebutuhan pokok tidak melulu harus ke hypermart atau transmart. Kita bisa membelinya ke toko kelontong atau supermarket seperti indomaret atau alfamart yang tidak mewajibkan pengunjungnya menunjukkan kartu vaksin. Atau kalau ingin lebih mudah saat ini bahan-bahan pokok bisa dibeli melalui e-commerce .
[/quote]

memang sedikit lebih sulit dan mengeluarkan dana yang cukup banyak di bandingkan kita langsung pergi ke supermarket, namun demi mencegah penularan ini adalah tindakan yang bisa teman teman gunakan hingga nmenunggu di vaksin.

Menikmati fasilitas umum seperti transportasi dan mall ini akan sangat berhubungan erat dengan interaksi sesama, maka akan lebih baik jika dibatasi untuk yang sudah vaksin saja, agar fasilitas umum ini bisa tetap aman dan nyaman tanpa terpikirkan akan resiko terdampak Covid-19. Tetap stay safe teman teman.

Saya setuju karena kartu vaksin lebih sederhana dibandingkan tes swab/vcr, selain sertifikat vaksin lebih simpel karena sekarang sudah bisa pakai aplikasi. Juga lebih menghemat supaya tidak bolak balik RS sekadar buat tes yang jangka pendek. - RR

Saya sangat setuju. benar seperti yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa pemerintah sengaja melakukan itu agar masyarakat mau tidak mau harus melakukan vaksin. Namun, jika pemerintah sudah berani memaksa masyarakat untuk melakukan vaksin, pemerintah juga harus siap dengan stok vaksin yang banyak dan merata. Jangankan memaksa yg tidak mau vaksin jadi vaksin, saya yang ingin sekali vaksin saja selalu tidak mendapatkan kuota nya. Tetap saja berlakukan peraturan sertifikat vaksin itu sembari memperbanyak stok, jika peraturan dibatalkan lagi, maka semua akan jadi sia-sia.

Sangat setuju, karena menurut saya perlunya tindakan tegas dari pemerintah dalam menggerakan masyarakat. Karena secara tidak langsung, aturan administrasi ini menjadi perintah kepada masyarakat untuk menerima vaksin.

Pergerakan informasi saat ini sangat cepat, sehingga bila tidak dilakukan tindakan tegas, masyarakat akan terombang-ambing oleh hoax atau opini-opini seperti "aturan vaksin adalah pelanggar kebebasan sipil". Semakin lama, maka masyarakat akan semakin terombang-ambing.

Dikutip dari cnbcindonesia.com (2021) Alasan utama orang tidak mau divaksin adalah kekhawatiran atas efek samping dan kekhawatiran bahwa uji klinis telah dilakukan terlalu cepat.

Padahal dikutip dari News.detik.com (2021)

"Hari ini sudah ada 50 juta lebih rakyat Indonesia yang telah divaksinasi dosis pertama. Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 24% dari sasaran vaksinasi yang sebesar 208,2 juta orang. Kemudian dari 50 juta orang tersebut, 23,7 juta di antaranya sudah mendapatkan vaksinasi penuh atau dosis atau setara dengan 11,4%," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dilansir dari laman covid19.go.id, Senin (9/8/2021).

Dimana hal tersebut harusnya menjadi salah satu bukti bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari vaksin. Bahkan di negara maju seperti Eropa dan Amerika, 50% populasinya sudah divaksin.

Akan tetapi harusnya syarat sertifikasi vaksin tersebut, diikuti juga dengan akses vaksinasi yang mudah didapat. Pengalaman saya sendiri, untuk mendapatkan vaksin sangat sulit baik dari informasi dan praktiknya. Aplikasi seperti PeduliLindungi yang gencar di sosialisasikan pemerintah pun menurut saya tidak dirasa efektif dalam memberikan informasi mengenai vaksin.

[details="Referensi"]
* https://www.cnbcindonesia.com/news/20210813195639-4-268390/ini-ternyata-alasan-orang-yang-tak-mau-divaksin-covid-19
* https://news.detik.com/berita/d-5674932/50-juta-penduduk-di-ri-sudah-divaksin-dosis-pertama-ini-rinciannya
[/details]