Platform Lifelong Learning Indonesia
Digital Intelligence Campus
for Talent, Innovation and Outcomes
Smart Community, Smart Society
Politik & Pemerintahan 1880 posts
Kritik Presiden Dibui, di Manakah Kata "Demokrasi"?

Sumber: DOK.Universitas Indonesia Menjadi seorang pemimpin, menerima kritik adalah hal wajar yang telah kita ketahui bersama. Hal ini tentu demi meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. Permintaan tersebut juga disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi agar masyarakat secara aktif mampu memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Namun sayangnya kritik yang dilayangkan justru membawa beberapa nama masuk ke jurang pengadilan. Seperti Aktivis Dandhy Dwi Laksono yang ditangkap atas cuitannya mengenai kondisi di Papua, Musisi Ananda Badudu yang ditangkap karena menggalang dana untuk mendukung aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta masih banyak yang lainnya. Lantas di manakah kata "demokrasi" jika mengkritik presiden harus dibui? Bagaimanakah teman-teman menyikapi hal demikian?...

Arya Prima putra · balasan terbaru
Topik yang menarik untuk didiskusikan dari kak Trian Mayarani. Menyorot hal ini , permasalahan mengenai sistem demokrasi yang tidak berjalan...
Apakah Kepemimpinan Presiden Jokowi Lebih Baik Daripada Presiden Donald Trump?

Pada Februari lalu, seorang turis asal Amerika, Michael Bennet menyampaikan kekagumannya pada Presiden Jokowi. Bennet bahkan tidak ragu menyampaikan bahwa Presiden Jokowi serta kepemimpinannya lebih baik daripada Presiden Amerika Donald Trump. Benneth mengangap bahwa kepemimpinan Presiden Trump yang penuh kontroversial dapat memicu timbulnya perang dunia ketiga. Sebelum itu akan saya jelaskan berikut ini beberapa kebijakan dari Presiden Jokowi dan Presiden Trump yang dianggap kontroversial oleh masyarakat....

Apa sih pentingnya diadakan Pemilu di kampus?

Di suatu universitas tentunya memiliki organisasi yang salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa. Keduanya memiliki peran...

ANANDA SETIADIPURA · balasan terbaru
Saya rasa dengan adanya pemilu yang seperti itu dilingkungan kampus, dapat melatih para mahasiswa untuk belajar berdemokrasi dengan menyampaikan pendapatnya...
Benarkah KPK Sedang Dilemahkan?

Pada tanggal 30 September 2021, 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dipecat. Mereka adalah pegawai yang dianggap tidak lolos tes wawas...

Kapolri akan Rekrut 56 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK jadi ASN Polri, Setujukah?

Pada hari in 30 September 2021 56 pegawai KPK diberhentikan karena tidak lulus seleksi TWK . Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo berencana untuk merekrut mereka untuk menjadi bagian dari Polri karena menurutnya kontribusi yang diberikan oleh 56 pegawai KPK tersebut dapat mengemban tugas di Bareskrim khususnya tindak pidana korupsi. menurut teman-teman setujukah dengan pernyataan Kapolri tersebut? apakah menurut kalian tindakan tersebut merupakan tindakan yang bijak?...

Dina Rizki Inten Yanuari · balasan terbaru
Aku sendiri ngga masalah sih kalo 56 mantan pegawai ini di rekrut jadi tim tindak pidana korupsi, karena di polri...
Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP Usai Blak-blakan soal Gaji DPR, Kenapa?

Belum lama ini, penyanyi yang kini menjadi anggota Komisi IX DPR RI, Krisdayanti (KD) memberikan pernyataan mengenai Gaji DPR RI, hal ini ia sampaikan melalui kanal YouTube milik politikus Partai NasDem Akbar Faizal Uncensored, Senin (13/9/2021). Merespon kabar tersebut, Fraksi PDIP memanggil Krisdayanti pada Kamis (16/9/2021). Hal ini diketahui dari unggahan foto di akun Instagram milik Krisdayanti, @krisdayantilemos yang menggungah foto bersama Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adiyanto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto....

Nur Auliya Rahmatika · balasan terbaru
Menurut saya pribadi informasi terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh DPR itu telah ada dalam Surat Edaran Setjen DPR...
Jokowi Tolak 3 Periode, Haruskah Kita Percaya?

Presiden RI, Joko Widodo, melalui juru bicara Presiden Fadjroel Rachman kembali menyatakan bahwa dirinya menolak jabatan presiden tiga periode. Pernyataan ini merupakan pernyataan kesekian kali dari mantan Walikota Solo itu terkait terus berhembusnya dorongan agar ia manggung lagi di kepemimpinan nasional. Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021 lalu, beliau mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat, tidak juga berminat menjadi presiden tiga periode. Alasannya, konstitusi mengamanahkan dua periode. Namun, meski berulang kali pernyatan Jokowi soal penolakan jabatan tiga periode ini disampaikan, toh dorongan itu tetap ada juga. Bahkan di antara pendukungnya ada yang membentuk relawan Jokowi. Sementara wacana amandemen yang digodhok di MPR pun disinyalir punya arah ke sana. ...

Herry · balasan terbaru
Saya belum percaya, setidaknya sampai tahun 2023. Politik itu terus berubah, kita tidak tahu gimana hasil akhirnya. Kita bisa lihat...
PPKM diangsur, efisien atau inefisien?

![60f11e7e96b54|690x460](upload://exL7Trbca0g9Avbnpux12YWvtY0.jpeg) Wabah covid-19 memang belum juga usai dari dunia, termasuk Indonesia. Beragam program pemerintah dikerahkan dalam upaya mencegah penyebaran virus tersebut. Salah satu program yang saat ini menimbulkan pro dan kontra adalah PPKM. PPKM sendiri pertama kali diberlakukan pada awal tahun 2021 dan masih dipakai hingga saat ini. Namun uniknya, pemerintah memberlakukan PPKM saat ini dengan cara diangsur. Hal tersebut membuat masyarakat geram dan berpendapat bahwa pemerintah tidak tegas dengan mengangsur kebijakan PPKM setiap minggu nya....

Nur Auliya Rahmatika · balasan terbaru
untuk menentukan efisien atau tidaknya mungkin sedikit sulit karena perlu data konkrit terlebih dahulu, tetapi saya akan mencoba menelaah dari...
Memata-matai Warga Negaranya Sendiri Untuk Menghadapi Terorisme : Apakah Perlu Atau Ancaman Kemerdekaan dan Privasi?

Di sini konteks terorisme tidak hanya melulu jenis teoris yang (maaf) berhubungan dengan agama seperti Islam yang terjadi di Timur Tengah selama 20 tahun terakhir ini, namun juga berbagai bentuk teror seperti Gerakan Irlandia Merdeka oleh IRA di Inggris era-80an, penembakan sekolah di Amerika, serangan berdasarkan rasisme di Selandia Baru, hingga gerakan kelompok kriminal bersenjata Papua yang baru-baru ini di klasifikasikan sebagai teroris oleh pemerintah Indonesia. Terorisme adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu yang menggunakan kekerasan untuk melakukan teror dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Terorisme merupakan masalah modern yang menjadi ancaman bagi masyarakat selama beberapa dekade terakhir, baik di Indonesia, dan seluruh dunia....

Bagaimana Pendapatmu Mengenai Dinasti Politik yang Ada di Indonesia?

Dinasti Politik. Tentu kita sering mendengar istilah ini ketika menonton atau membaca artikel - artikel atau berita - berita yang memuat tentang politik terutama di Indonesia. Dinasti Politik saat ini merupakan salah satu masalah dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Menurut definisinya, dinasti politik atau yang biasa disebut juga sebagai kinship dynasty (dinasti keluarga) merupakan sebuah bentuk upaya untuk mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan kelompok atau golongan tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di sebuah negara. Biasanya dinasti politik ada pada kelompok keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Di Indonesia sendiri, kehadiran Dinasti politik merupakan hal yang biasa. Hal itu bisa dilihat dari struktur pemerintah pusat hingga daerah. Survey yang dilakukan oleh Nagara Institute terhadap para calon kepala daerah selama Pilkada 2020 kemarin, 124 calon terbukti terpapar poltik dinasti yang jika diklasifikasikan menurut gender 29 kandidat perempuan merupakan istri dari kepala daerah sebelumnya dari 57 kandidat (VOI). Tentu hal ini bukanlah hal yang baik bagus untuk demokrasi Indonesia yang dimana setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam peilihan umum ataupun daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Setyaningrum dan Saragih (2019) menyatakan jika dinasti politik sangat berpeluang untuk menciptakan konflik kepentingan dan menciptakan mis-informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sikap opportunistik politisi yang menganut dinasti politik juga dapat berujung pada penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok. ...

Arya Prima putra · balasan terbaru
Jika pertanyaannya perlu dihilangkan maka jawaban saya adala BIG YES, karena sudah jelas dinasti politik sangat bertentangan dengan sistem milik...
Perlukah Kerjasama dengan Taliban Diadakan?

Kelompok Taliban telah menguasai Afganistan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa ada kemungkinana Inggris akan bekerja sama dengan Taliban jika perlu. " Yang ingin saya pastikan kepada orang-orang adalah upaya politik dan diplomatik kita menentukan solusi bagi Afganistan, bekerja dengan Taliban, tentu saja jika diperlukan, akan terus berlanjut" ucap Boris Johnson. Untuk Indonesia, apakah perlu juga kita mengadakan kerjasama dengan Taliban? dengan tujuan mencegah kekerasan dalam praktik pemerintahan di Afganistan serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak. Bagaimana menurut kalian? ...

Angga Priambudi · balasan terbaru
Menurutku kerja sama dengan Taliban untuk memastikan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terhadap perempuan dan anak-anak di...
PPKM Diberi Level: Memusingkan atau Tidak?

Berbagai istilah digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan penanggulangan Covid-19. Terbaru, istilah Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tingkat level digunakan untuk menggantikan istilah PPKM Darurat. Untuk menentukan status level situasi pandemi kabupaten/kota itu berdasarkan indikator tentang Penyesuaian Upaya-Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya-Upaya Sosial dalam penanggulangan pandemi yang diadaptasi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)....

Nofita Mahfudiyah · balasan terbaru
Saya sebagai masyarakat juga sebenarnya bingung juga dengan istilah ppkm yang diberi level ini. Mungkin bagi pemerintah, pemberian level ini...
Setujukah KPK Akan Rekrut Bekas Koruptor Untuk Dilibatkan Dalam Program Antikorupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggandeng narapidana atau napi koruptor dalam program antikorupsi. Bagaimana pendapatmu ?

Yuni Kartika · balasan terbaru
Ada 3 pilar utama pengendalian korupsi yaitu integritas, akuntabilitas dan transparansi. Pengertian Integritas berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK adalah bertindak...
Wajarkah Mural SosialPolitik Dihapus Karena Dianggap Menghina Kepala Negara?

Mural SosialPolitik ramai menjadi perdebatan di masyarkat. Kalau di luar negeri, mural SosialPolitk masuk kedalam kategori Sociopolitical art. Seni sosiopolitik digunakan untuk membantu masyarakat memahami masalah sosial atau politik tertentu. Dengan kata lain, seni tersebut digunakan sebagai alat untuk menjelaskan masalah politik dan sosial saat ini kepad masyarakat. Mural-mural yang menjadi perdebatan adalah mural-mural yang oleh petugas pemerintahan dihapus. Berikut mural-mural yang dianggap bermasalah oleh pemerintah,...

Abdul Latif · balasan terbaru
Di negara yang mengikuti paham demokrasi, fenomena-fenomena penyampaian pendapat dengan berbagai media merupakan hal yang sangat wajar, dimana salah satunya...
Apa yang harus diperbaiki dalam Sistem Ekonomi Indonesia untuk bisa mengurangi utang negara?

Utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari, karena sumber-sumber penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran. Sebenarnya negara membutuhkan utang untuk percepatan pertumbuhan ekonominya. Dalam sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia, utang sangat dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Hal ini dilakukan karena pendapatan atau penerimaan yang telah dianggarkan tidak mencukupi untuk membiayai belanja pembangunan atau pengeluaran negara. Akan tetapi penerbitan atau penarikan utang ini haruslah mempertimbangkan cost and benefit secara prudent. Jangan sampai biaya utang yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat atau hasil proyek atau investasi yang dibiayai oleh utang tersebut. Sedapat mungkin utang yang diperoleh digunakan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang produktif....

Lady · balasan terbaru
Menurut saya, dengan mengurangi impor barang dari luar negeri dapat mengurangi bertambahnya hutang negara. Negara Indonesia pada dasar nya sangat...
Tepatkah Langkah Pemerintah Memperbolehkan Vaksinasi Covid-19 Kimia Farma Berbayar?

PT Kimia Farma (Persero) Tbks membuka layanan vaksinasi Covid-19 berbayar sejak 12 Juli 2021 kemarin, hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Kes...

Gadis Karwita · balasan terbaru
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan alasan di balik adanya inisiatif untuk vaksinasi dari sektor swasta...
Bagaimana Menurut Kalian Soal Pemecatan Anggota TNI dan Polri yang Terjerat Kasus LGBT?

Tentu kita semua masih ingat dengan kasus pemecatan beberapa anggota TNI dan Polri karena terkonfirmasi sebagai kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Trasngender) beberapa waktu yang lalu. Setidaknya saat ini sudah ada puluhan prajurit dan polisi yang mengalami pemecatan karena orientasi seksual mereka. Kita pun juga tahu jika LGBT sendiri tidak diterima dengan baik karena bertentangan dengan norma sosial dan norma agama. Menurut analisis yang dilakukan oleh situs berita CNN Indonesia, ada beberapa penyebab terjaidnya fenomena LGBT di lingkungan TNI dan Polri yang salah satunya adalah bagian dari resiko pendidikan asrama. faktor lainnya adalah salah gaul dan tontonan BDSM. TNI dan Polri sendiri memang juga memiliki regulasi yang melarang LGBT di lingkungan mereka. Banyak pihak yang pro dan kontra mengenai kasus ini. Pihak yang pro beralasan jika LGBT memang tidak berterima dalam budaya dan norma Indonesia pada umumnya sehingga setiap pelakunya harus dihukum. sedangkan di pihak yang kontra, terutama dari Amnesty International Indonesia menyatakan jika pemecatan anggota TNI dan Polri karena orientasi LGBT mereka adalah sebuah tindakan diskriminatif serta mengingat jika Indonesia tidak memiliki Undang - Undang yang mengatur tentang orientasi seksual seseorang kecuali di wilayah seperti Aceh. Komnas HAM sendiri juga menyerukan mengenai hukum dan aturan yang jelas mengenai masalah ini supaya tidak terjadi multitafsir dan tidak melanggar HAM...

Angga Priambudi · balasan terbaru
Kasus pemecatan anggota TNI maupun Polri yang terjerat kasus LGBT ini menurutku sudah jelas harus diproses jika memang telah terjadi...
Pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Komodo, stop atau lanjutkan?

Proyek wisata yang dijuluki “Jurassic Park” di media sosial ini diminta UNESCO untuk berhenti karena diduga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Namun pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim pemberian izin wisata Taman Nasional Komodo kepada sejumlah perusahaan swasta “dibolehkan” dan berkomitmen untuk tetap melibatkan masyarakat setempat....

Yuni Kartika · balasan terbaru
Dari awal proyek ini diadakan, proyek pembangunan "Jurassic Park" ini sudah menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan karena dikhawatirkan akan...
Rakyat Kecil Dibantu Kitabisa: Gagalkah Pemerintah Menjalankan Perannya?

Pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai di Indonesia telah membawa banyak berita duka. Tiada hari tanpa kabar warga yang jatuh sakit, meninggal, dipecat atau bahkan tidak bisa untuk sekedar makan dan minum. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus merosot, semakin banyak sektor yang merugi. Semakin banyak juga rakyat kecil yang terus menderita. Pembagian bantuan sosial COVID-19 dari pemerintah pun juga masih belum merata dan belum tepat sasaran. Banyak rakyat kecil yang sebenarnya layak untuk mendapatkannya, namun sampai saat ini belum juga bisa menerimanya. Oleh karena itu, saat ini banyak pihak yang berinisiatif membuka donasi melalui Kitabisa.com untuk membantu rakyat kecil yang sedang kesusahan di masa pandemi ini. Tidak tanggung-tanggung, donasi yang terkumpul bisa mencapai angka milyaran hanya dalam beberapa hari. Hasil donasi tersebut nantinya bisa disalurkan dalam bentuk uang ataupun kebutuhan pokok untuk penerimanya. Ramainya kegiatan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai peran pemerintah di masa pandemi COVID-19....

Baqitha Dwi Yuliana · balasan terbaru
Kegiatan donasi menurut saya bukan penentu kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi. Namun,...
Kalau PPKM menyusahkan masyarakat, opsi apa lagi yang kita punya?

Jumlah kasus Covid-19 di Jawa-Bali perlahan mulai menurun hampir setengahnya dari puncak kasus pada bulan Juli lalu, namun cenderung fluktuatif di masing-masing provinsi luar Jawa. Berdasarkan dampak positif dan negatif yang terjadi, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali maupun luar Jawa – Bali. Keputusan memperpanjang PPKM beberapa jilid ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan jika memang PPKM berhasil menekan kasus covid mengapa terus dilakukan perpanjangan yang bahkan tidak jelas akan berakhir sampai kapan. Jika PPKM diperpanjang terus, bukankah justru menunjukkan kalau programnya gagal? Dampak PPKM juga dirasakan oleh masyarakat strata menengah ke bawah. Terutama yang menggeluti sektor-sektor UMKM. Banyak di antara mereka yang akhirnya gulung tikar karena tidak bisa memenuhi biaya operasional....

Baqitha Dwi Yuliana · balasan terbaru
Menurut saya, PPKM sudah cukup berdampak bagi masyarakat dalam menekan laju perkembangan Covid-19 meskipun masih fluktuatif. Pemberlakuan PPKM berlevel pun...
Postingan BEM UI ‘Jokowi The King of Lip Service’, kritik atau serangan personal?

Postingan BEM UI Akun Instagram resmi milik BEM UI tengah disorot. Penyebabnya, unggahan “Jokowi The King of Lip Service” yang mengritik Presiden Joko...

Baqitha Dwi Yuliana · balasan terbaru
Menurut saya, postingan tersebut murni ditujukan untuk kritik. Dibahas oleh kementrian aksi dan propaganda BEM UI sudah cukup meyakinkan saya...
Apakah Mantan Nara Pidana Koruptor Sebaiknya Tidak Menjabat Kembali?

Pengangkatan mantan narapidana kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Tarahan, Emir Moeis, sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dipermasalahkan banyak pihak. Banyak pihak yang meragukan integritasnya sebagai mantan koruptor. Bahkan ada yang mempertanyakan juga keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus korupsi. Tapi di sisi lain, pengangkatan Emir Moeis ini tidak menyalahi hukum karena ia memenuhi syarat-syarat formal calon anggota dewan komisaris. Di dalam syarat formal memang ada ketentuan terkait track record calon yang berbunyi : tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pencalonan....

Yuni Kartika · balasan terbaru
Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang seakan tidak ada habisnya. Saya beranggapan bahwa jika UU tentang tindak pidana korupsi ini...
Selagi anggaran ada, salahkah kalau seragam DPRD berkelas?

Para anggota DPRD merupakan representasi dari lapisan masyarakat yang diwakilinya. Suara mereka mewakili suara rakyat. Tugas mengemban suara rakyat bukan hal yang sederhana. Dan oleh sebab itu, tentu kerja mereka perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Belakangan marak berita terkait dengan anggaran baju dinas DPRD Tangerang yang menggunakan bahan premium dari beberapa brand ternama seperti Louis Vuitton. Banyak pihak yang mempermasalahkan karena budget yang dialokasikan dirasa fantastis. Tapi kalau dipikir lagi, bukankah menghormati perwakilan rakyat merupakan simbol dari penghormatan terhadap rakyat yang diwakilinya. Toh lagipula anggarannya juga sudah ada. ...

Baqitha Dwi Yuliana · balasan terbaru
Menurut saya, perlu dipertimbangkan kembali apakah pergantian bahan seragam menjadi seragam bermerk merupkan urgensi dari sebuah lembaga pemerintahan sekelas DPRD....
Benarkah kampanye di tengah pandemi menandakan minimnya empati?

Pilpres 2024 memang belum dimulai. Namun sejumlah politisi sudah mulai “memperkenalkan diri” ke masyarakat melalui baliho yang belakangan ini cukup ba...

Yuni Kartika · balasan terbaru
Memasang baliho dengan tujuan kampanye memang tidak dilarang, tapi memasangnya pada saat ini menjadi tidak tepat karena masyarakat sedang susah...