Apa saja ciri-ciri model administrasi publik kuno (the old public administration) ?

Kondisi yang memperlihatkan masih buruknya pelayanan publik di berbagai sektor dan bidang. Pelayanan publik sering tidak efektif, tidak efisien, berbelit, kurang profesional, prosedurnya tidak jelas, tidak ada kepastian waktu dan biaya, belum optimal memanfaatkan teknologi informasi, sektoral, pangkalan datanya lemah, rentan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), partisipasi masyarakat kurang, sikap aparat yang tidak menyenangkan, tidak adanya reward and punishment, diwarnai budaya paternalisme, dan diskresi dalam pemberian pelayanan lemah (Susiloadi,2006) merupakan fenomena mainstream dari ide inti the old public administration.

Menurut Denhardt dalam Thoha (2008), ciri-ciri model administrasi publik kuno (the old public administration) adalah sebagai berikut :

• Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.

• Public policy dan administration berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

• Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan kebijakan publik.

• Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.

• Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.

• Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas.

• Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.

• Nilai-nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

• Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting.

Esensi dari pemikiran Woodrow Wilson yang dituangkan pada paradigma old public administration antara lain adalah terjadinya pemisahan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik yang diwujudkan Wilson dalam istilah dikotomi administrasi-politik. Mengenai hal tersebut Wilson mendesak supaya ilmu politik lebih konsentrasi bidang pemerintahan itu diurus. Pemerintah juga diajak oleh Wilson untuk mengembangkan sistem rekrutmen pegawa, ujian pegawai negeri, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin, dan pensiunan yang lebih baik.

Selanjutnya Wilson juga berpikir tentang pengadopsian prinsip-prinsip administrasi yang berorientasi pada efisiensi. Akibatnya pemerintah harus bertindak sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Adapun langkah Wilson kemudian adalah melakukan perbandingan antara organisasi politik dan privat melalui skema politik, emudian pencapaian manajemen yang efektif menjadi esensi terakhir Wilson.

Fungsi manajemen dikenalkan Wilson terutama mengenai human relation, komunikasi, perilaku organisasi , riset operasi penerapan statistic , dsb. Sebuah kritikan saya terhadap pemikiran Wilson terjadi setelah saya harus berulang-ulang kali membaca dan memahami tentang pemikirannya yang terdapat dalam paradigma OPA. Disana, saya pikir untuk gerakan yang lebih baik telah diprakarsainya. Namun saya membaca masih ada tanda tanya besar atas persoalan-persoalan publik. Misalnya, tidak adanya cela bagi birokrasi untuk menggunakan diskresinya karena dianggap akan mencederai prinsip efisiensi.

“Apakah kuatnya kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan tidak akan mengakibatkan keuntungan di pihak pemerintah semata? Sementara kesejahteraan masyarakat umum mestinya pun diperhatikan.”

Beberapa ahli yang mengkritik pemikiran Wilson (OPA) adalah Luther Gulick, administrator kota pertama New York dan pendiri American Society for Public Administration, menurutnya politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan, dan setiap tindakan manajer publik memerlukan “jaringan diskresi dan tindakan gabungan”. Pakar lainnya seperti Paul Appleby, dekan Maxwell School di Syracuse University bahkan menunjukkan bahwa “administrasi publik adalah pengambilan kebijakan (Politik)” ataupun muncullah pendapat Morstein-Mark yang juga mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi tersebut sebagai suatu hal yang tidak realistik. Termasuk dengan pernyataan Waldo “A theory of Public Administration means in our time a theory of politics also”.

Sumber: npr.org

Kelanjutan pemikiran Wilson

Secara konseptual Old Public Administration (OPA) berbeda dengan New Public Management (NPM). NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. NPM adalah suatu gerakan yang mencoba menginjeksikan prinsip-prinsip organisasi sektor privat ke dalam organisasi pemerintah. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha dan profitable.

Kesimpulan

Paradigma pemikiran dan kelanjutan dari Woodrow Wilson yaitu di dalam literatur administrasi publik, karya Wilson lebih banyak dikenal sebagai tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Generasi pertama pemikiran administrasi publik banyak menekankan sisi saintifik dan prinsip prinsip universal untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Seperti yang dikatakan Wilson bahwa

“The science of administration is the latest fruit of that study of the science politics which was begun some twenty-two hundred years ago.”.

Meskipun merupakan hasil dari perkembangan ilmu politik, Wilson menegaskan bahwa ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Wilson yang tertarik dengan administrasi yang dikembangkan di Prancis dan Jerman pada masa itu, berpendapat bahwa administrasi berfungsi untuk membantu eksekutif untuk menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga harus dipisahkan dari politik.

“The field of administration is a field of business. It is removed from hurry and strife of politics; it is at most points stands apart even from debatable ground of constitutional study (..) the object of administrative study is to rescue executive methods from confusion and costliness of empirical experiment and set them upon foundation laid deep in stable principle”.

Kemudian pemisahan administrasi publik dari ilmu politik menjadi semakin kokoh dengan kontribusi dari prinsip prinsip saintifik dalam administrasi. Pada masa itu beberapa pemikiran saintifik manajemen seperti yang dipublikasikan oleh Frederick Taylor dan Frederick Henry Fayol yang berjudul

Administration Industrielle et Général. Namun sayangnya memasuki 1950an, ilmu administrasi publik dipengaruhi oleh dua pandangan yang berbeda, dimana pada masa itu disebut dengan pluralisme. Tepatnya dimulai dari pernyataan Waldo yang menyatakan bahwa ilmu politik sebagai ibu dari administrasi publik menyumbangkan pemikiran yang signifikan terhadap konsep konsep demokrasi, masyarakat pluralist, kesetaraan, dan birokrasi. dari karya La Palombara, Bureaucracy and political development, Lucian W Pye (Crisis in political development bahwa pengaruh ilmu politik juga membuahkan pendekatan baru dalam administrasi publik yaitu ilmu kebijakan.

Selain itu bagaimana dengan ilmu manajemen yang dikata mempengaruhi cara pandang adanya prinsip prinsip manajemen yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi. Pandangan ini mendorong para sarjana administrasi publik membuat jurnal administrative science quarterly dan akhirnya karena adanya kritik pendekatan public choice yang berkembang di 1970an terhadap model birokrasi dalam negara menganut ideologi welfare state, para akademisi dan praktisi di negara negara barat terdorong untuk menerapkan pendekatan manajemen sektor privat ke dalam sektor publik.

Cara kerja sektor swasta yang menekankan kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas dianggap merupakan formula yang tepat untuk memperbaiki masalah pemborosan dan itulah yang disebut pendekatan New Public Management (NPM).

[details="Referensi"]
1. Frederickson, George. Administrasi Negara Baru. LP3ES. Jakarta. 1987.
2. Sinambela, L.P. Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Edisi Desember. Tp. Tt. 1992.
3. Setiyono, Budi. Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Nuansa. Bandung. 2012.
[/details]