Materi Muatan Perundang-undangan

1. UUD Negara RI Tahun 1945

2. Pembukaan
   a. pernyataan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa;
   b. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan;
   c. hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Negara Republik Indonesia;
   d. Pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia;
   e. Tujuan pembentukan negara

   • Batang tubuh
     a. Pernyataan bentuk negara (Pasal 1 ayat (1));
     b. Pernyataan pemegang kedaulatan (Pasal 1 ayat (2));
     c. Pernyataan dasar negara (Pasal 1 ayat (3));
     d. Pernyataan keberadaan MPR dengan :
     -Siapa unsur keanggotaannya (Pasal 2)
     -Wewenangnya (Pasal 3).
     e. Pernyataan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat (1));
     f. Pengaturan segala sesuatu tentang Presiden termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 5 s/d Pasal 16);
     g. Pengaturan tentang Kementerian Negara (Pasal 17 ayat (4);
     h. Pengaturan tentang Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (2));
     i. Pengaturan tentang DPR, DPRD, dan Kepala Daerah (Pasal 19, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4));
     j. Pengaturan tentang DPD (Pasal 22C dan Pasal 22D);
     k. Pengaturan tentang Pemilu (Pasal 22E);
     l. Pengaturan tentang Keuangan (APBN, Pajak, Macam dan harga mata uang, Bank Sentral) (Pasal 23 s/d Pasal 23D);
     n. Pengaturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 22E, Pasal 23F, dan Pasal 23G);
     o. Pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24, Pasal 24A s/d Pasal 24C, dan Pasal 25);
     p. Pengaturan tentang Wilayah Negara (Pasal 25A);
     q. Pengaturan tentang Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 s/d Pasal 28);
     r. Pengaturan tentang HAM (Pasal 28A s/d Pasal 28J);
     s. Pengaturan tentang Agama (Pasal 29);
     t. Pengaturan tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30);
     u. Pengaturan tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 dan Pasal 32);
     v. Pengaturan tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan Pasal 34);
     w. Pengaturan tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 36 A s/d Pasal 36C);
     x. Pengaturan tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37);
     y. Aturan Peralihan (Pasal I s/d Pasal III);
     z. Aturan Tambahan (Pasal I dan Pasal II).

3. Undang-undang

4. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
6. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
7. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

8. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

9. Perpu
   Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan Undang-Undang (Pasal 11);

10. Peraturan Pemerintah
    Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 12)
11. Peraturan Presiden
    Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. (Pasal 13)
12. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
    Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 15)

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi muatan ketentuan pidana dalam Perda Provinsi atau Perda Kabupaten Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).