Kendala Harmonisasi PUU

• Menonjolnya ego kementerian, sektoral, atau daerah, terutama menyangkut soal kewenangan
• Arahan pimpinan yang sering dilatarbelakangi dengan kepentingan tertentu
• Tidak “care”nya pimpinan terhadap proses pengharmonisasian
• Wakil yang hadir berganti-ganti dan sering tidak melapor pada atasan
• Banyaknya PUU yang harus diharmonisasikan
• Kurang optimalnya peran biro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang PUU pada masing-masing kementerian/lembaga
• Kurangnya waktu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam/cermat
• Tenaga perancang PUU yang kurang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
• Peran Kemenkumham yang tidak bisa menjadi instasi pemutus.

sumber: hukumupnjkt