Keanekaragaman Hukum Perdata di Indonesia

Menurut Pasal 131 I.S. :
Bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda (Hukum Eropa atau Hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainnya (golongan Bumiputra dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masing-masing.

• Golongan Eropa
  Bagi Golongan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Belanda (KUHD)

• Golongan Pribumi (Bumiputera)
  Bagi Golongan Bumiputera, berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan masyarakat. Tetapi, hukum ini pun masih berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di samping hukum adat, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi golongan Bumiputera, yaitu :

• Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen.

• Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA

• Golongan Timur Asing

• Golongan Tionghoa (Cina)
  • berlaku KUHPer dan KUHD dengan beberapa pengecualiannya, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak (adopsi).
• Golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (Arab, India, Pakistan, Mesir, dll)
  • berlaku sebagian dari KUHPer dan KUHD, yaitu hanya mengenai hukum harta kekayaan. Sedangkan hukum waris (tanpa wasiat), hukum kepribadian dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri.

sumber: FH upn