Ketentuan Pendirian Pasar Tradisional
Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan
b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 luas lantai penjualan Pasar Tradisional
c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
Untuk melakukan usaha pasar tradisonal, wajib memiliki milik Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas
Dasar hukum lain yang kami jadikan pedoman adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”).
Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.
Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada:
a. jalan nasional
b. jalan provinsi
c. jalan kabupaten
d. jalan kota
e. jalan desa.
Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
Sedangkan penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat diizinkan untuk:
a. kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah
b. kepentingan pribadi.
Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:
a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan
b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan
c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional
d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.
Sedangkan penggunaan Jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.
Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat Anda simak dalam artikel Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya.
Analisis
Pasar tidak termasuk dalam kepentingan yang diperbolehkan menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Selain itu, dalam mendirikan sebuah pasar juga tidak boleh sembarangan, yakni harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
Meski demikian, ada daerah di Indonesia yang mengatur lokasi pasar tradisional yang boleh berlokasi di jalan, seperti di daerah Mojokerto yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perda Mojokerto 2/2016”) yang berbunyi:
Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, dengan memperhatikan analisis sosial, ekonomi dan lingkungan.
Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda memeriksa kembali aturan daerah setempat mengenai larangan/kebolehan menempatkan pasar tradisional di area ruas jalan.
Sanksi Jika Mendirikan Pasar di Ruas Jalan
Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Dengan adanya pasar pada ruas jalan, maka bisa mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
Atas perbuatan merusak dan/atau mengganggu fungsi jalan ini, polisi berwenang menindak pelaku berdasarkan peraturan tersebut. Namun, jika hal ini menyangkut penegakan suatu Perda, maka Polisi Pamong Praja-lah (anggota Satpol PP) yang bertindak sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penjelasan lebih lanjut soal Satpol PP dapat Anda simak artikel Siapa yang Bertindak Sebagai Penyelidik dalam Pelanggaran Perda?
Selain itu, jika mendirikan pasar sembarangan dengan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
Sumber
