"Tidak ada ekonomi yang kuat tanpa masyarakat yang sehat. Namun, tidak ada masyarakat yang sehat tanpa ekonomi yang mampu menopangnya."

Perdebatan mengenai apakah pemerintah harus mengutamakan ekonomi atau kesehatan hampir selalu muncul ketika dunia menghadapi krisis. Pandemi COVID-19 menjadi contoh paling nyata. Ketika rumah sakit penuh, pemerintah dipaksa membatasi mobilitas masyarakat demi menekan penyebaran penyakit. Di sisi lain, pembatasan tersebut menyebabkan jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian, ribuan usaha kecil gulung tikar, dan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade.

Di berbagai negara, muncul dua kubu yang saling berhadapan. Kelompok pertama berpendapat bahwa kesehatan harus menjadi prioritas utama karena nyawa manusia tidak dapat dinilai dengan uang. Kelompok kedua menilai bahwa perekonomian tidak boleh dihentikan terlalu lama karena kemiskinan, pengangguran, dan krisis ekonomi juga dapat merenggut banyak nyawa secara tidak langsung.

Sekilas, keduanya tampak seperti dua pilihan yang saling bertentangan. Namun, jika ditelaah lebih dalam melalui perspektif ekonomi pembangunan, kesehatan masyarakat, dan sejarah berbagai krisis global, dilema tersebut sesungguhnya merupakan sebuah false dilemma atau dilema semu. Pilihan antara ekonomi dan kesehatan bukanlah pilihan "salah satu", melainkan bagaimana menemukan keseimbangan yang meminimalkan kerugian pada keduanya.

Ketika Ekonomi Harus Mengalah

Dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat prinsip yang sederhana namun fundamental: wabah yang tidak terkendali akan berkembang secara eksponensial. Pada tahap awal pandemi COVID-19, banyak negara yang terlambat menerapkan pembatasan sosial karena khawatir terhadap dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut justru menyebabkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar.

Laporan dari World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa pengendalian wabah sedini mungkin merupakan investasi ekonomi karena mampu mengurangi beban sistem kesehatan, menurunkan angka kematian, dan mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menemukan bahwa negara yang berhasil mengendalikan penyebaran virus lebih cepat cenderung mengalami pemulihan ekonomi yang juga lebih cepat dibanding negara yang memilih mempertahankan aktivitas ekonomi tanpa pengendalian yang memadai.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep externality dalam ekonomi. Seseorang yang tetap bekerja ketika sedang terinfeksi bukan hanya menanggung risiko pribadi, tetapi juga menimbulkan biaya sosial bagi orang lain melalui penularan penyakit. Dalam kondisi seperti ini, intervensi pemerintah menjadi penting karena mekanisme pasar tidak mampu mengoreksi eksternalitas negatif tersebut.

Selain itu terdapat konsep Value of Statistical Life (VSL) yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik. Konsep ini bukan berarti menilai harga sebuah nyawa, melainkan mengukur manfaat ekonomi dari kebijakan yang mampu mengurangi risiko kematian. Berbagai negara menggunakan pendekatan ini dalam menentukan standar keselamatan transportasi, regulasi lingkungan, hingga kebijakan kesehatan.

Jika biaya ekonomi akibat pembatasan lebih kecil dibanding manfaat dari nyawa yang dapat diselamatkan dan produktivitas yang dipertahankan di masa depan, maka secara ekonomi pun kebijakan kesehatan menjadi rasional.

Ketika Kesehatan Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Namun argumentasi tersebut tidak berarti bahwa ekonomi dapat diabaikan.

Sejarah menunjukkan bahwa resesi yang berkepanjangan juga membawa dampak kesehatan yang serius. Pengangguran meningkatkan risiko depresi, kecemasan, penyalahgunaan alkohol, hingga bunuh diri. Pendapatan rumah tangga yang menurun menyebabkan keluarga mengurangi konsumsi makanan bergizi, menunda pemeriksaan kesehatan, bahkan menghentikan pendidikan anak.

Laporan World Bank memperkirakan pandemi mendorong puluhan juta orang kembali jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan tersebut bukan sekadar persoalan pendapatan, melainkan berkaitan erat dengan meningkatnya malnutrisi, menurunnya akses layanan kesehatan, dan memburuknya kualitas hidup.

Dalam ekonomi pembangunan dikenal istilah health-poverty trap, yaitu lingkaran setan antara kemiskinan dan kesehatan. Masyarakat miskin memiliki akses kesehatan yang buruk sehingga lebih mudah sakit. Ketika sakit, produktivitas menurun dan biaya pengobatan meningkat sehingga kemiskinan semakin dalam.

Artinya, menjaga kesehatan masyarakat membutuhkan ekonomi yang tetap berjalan.

Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai rumah sakit, membeli vaksin, memberikan subsidi kesehatan, membangun sanitasi, serta membayar tenaga medis. Tanpa aktivitas ekonomi, kemampuan fiskal pemerintah akan melemah.

Di sinilah paradoks tersebut muncul. Kebijakan kesehatan memerlukan ekonomi yang kuat, sementara ekonomi yang kuat membutuhkan masyarakat yang sehat.

Pandemi Mengajarkan Bahwa Ekonomi dan Kesehatan Saling Bergantung

Pelajaran paling berharga dari pandemi COVID-19 adalah bahwa kerusakan ekonomi tidak hanya berasal dari kebijakan pembatasan.

Penelitian yang dipublikasikan oleh berbagai ekonom menunjukkan bahwa sebagian besar penurunan aktivitas ekonomi justru terjadi karena perubahan perilaku masyarakat. Ketika angka penularan meningkat, masyarakat secara sukarela mengurangi aktivitas belanja, perjalanan, makan di restoran, hingga kunjungan wisata meskipun pemerintah belum memberlakukan pembatasan resmi.

Fenomena ini dikenal sebagai behavioral response.

Artinya, apabila wabah dibiarkan menyebar tanpa kendali demi menjaga ekonomi tetap berjalan, masyarakat tetap akan mengurangi aktivitas ekonominya karena rasa takut.

Dengan kata lain, virus itu sendiri merupakan ancaman terhadap ekonomi.

Inilah sebabnya mengapa banyak ekonom kemudian menyimpulkan bahwa pengendalian pandemi merupakan prasyarat pemulihan ekonomi.

Investasi Kesehatan Bukan Beban, Melainkan Modal Ekonomi

Dalam teori human capital yang dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker dan Theodore Schultz, kesehatan dipandang sebagai bentuk modal manusia.

Sama seperti pendidikan, kesehatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Pekerja yang sehat memiliki tingkat absensi lebih rendah, produktivitas lebih tinggi, kemampuan belajar yang lebih baik, serta usia produktif yang lebih panjang.

Laporan World Bank mengenai Human Capital Index bahkan menempatkan kesehatan sebagai salah satu indikator utama daya saing suatu negara.

Negara-negara dengan kualitas kesehatan tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih baik.

Contohnya dapat dilihat pada negara-negara Nordik.

Mereka memiliki pengeluaran kesehatan yang relatif tinggi, sistem perlindungan sosial yang kuat, serta produktivitas tenaga kerja yang termasuk tertinggi di dunia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja kesehatan bukan sekadar biaya konsumsi, tetapi merupakan investasi produktif.

Mengapa Banyak Pemerintah Sulit Mengambil Keputusan?

Walaupun teori ekonomi tampak jelas, implementasi kebijakan jauh lebih rumit.

Pemerintah menghadapi berbagai tekanan sekaligus.

Di satu sisi terdapat tekanan dari tenaga kesehatan yang menginginkan pembatasan lebih ketat.

Di sisi lain terdapat pelaku usaha yang menghadapi ancaman kebangkrutan.

Belum lagi muncul tekanan politik menjelang pemilu, keterbatasan anggaran negara, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Dalam ekonomi publik dikenal konsep trade-off, yaitu kondisi ketika peningkatan pada satu tujuan mengurangi pencapaian tujuan lainnya.

Namun trade-off bukan berarti memilih salah satu secara permanen.

Sebaliknya, pemerintah harus mencari kombinasi kebijakan yang menghasilkan manfaat sosial terbesar.

Misalnya dengan menerapkan pembatasan yang bersifat lokal dibanding nasional, memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan, mempercepat vaksinasi, memperluas kapasitas rumah sakit, serta memberikan insentif kepada dunia usaha agar tetap bertahan.

Pendekatan seperti ini berusaha meminimalkan kerugian ekonomi tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

Biaya yang Tidak Terlihat

Dalam setiap krisis terdapat biaya yang sering kali luput dari perhatian publik.

Ketika sebuah restoran tutup, kerugiannya relatif mudah dihitung.

Namun bagaimana menghitung kehilangan seorang dokter spesialis akibat pandemi?

Bagaimana menghitung anak yang kehilangan orang tua sehingga putus sekolah?

Bagaimana menghitung penurunan kualitas pendidikan akibat guru yang meninggal dunia?

Ekonomi modern mengenal konsep intangible cost, yaitu biaya yang sulit diukur secara finansial tetapi memiliki dampak jangka panjang.

Kehilangan sumber daya manusia berkualitas dapat mengurangi produktivitas nasional selama bertahun-tahun.

Begitu pula trauma psikologis akibat krisis kesehatan dapat memengaruhi kualitas tenaga kerja di masa depan.

Karena itu, analisis biaya-manfaat tidak boleh hanya menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Belajar dari Berbagai Negara

Berbagai negara menunjukkan hasil yang berbeda dalam menghadapi dilema ini.

Negara yang memiliki sistem kesehatan kuat, kapasitas pengujian tinggi, pelacakan kontak yang efektif, komunikasi publik yang transparan, serta dukungan ekonomi kepada masyarakat umumnya mampu mengurangi kerugian di kedua sektor.

Sebaliknya, negara yang terlambat merespons sering kali mengalami dua kerugian sekaligus: angka kematian tinggi dan kontraksi ekonomi yang dalam.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kesiapsiagaan jauh lebih murah dibanding penanganan krisis yang terlambat.

Investasi pada sistem kesehatan sebelum krisis terjadi sering kali menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan.

Membangun Ketahanan, Bukan Memilih Korban

Perdebatan mengenai ekonomi atau kesehatan sering kali berangkat dari asumsi bahwa sumber daya pemerintah terbatas sehingga harus memilih siapa yang dikorbankan.

Padahal paradigma kebijakan modern telah bergeser menuju pembangunan resilience atau ketahanan.

Ketahanan ekonomi berarti memiliki sistem bantuan sosial yang mampu melindungi masyarakat ketika terjadi krisis.

Ketahanan kesehatan berarti memiliki rumah sakit yang memadai, tenaga medis yang cukup, laboratorium modern, sistem surveilans penyakit, serta kemampuan produksi obat dan vaksin.

Negara yang memiliki kedua bentuk ketahanan tersebut tidak perlu menghadapi pilihan ekstrem antara menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan kesehatan.

Kesimpulan: Pertanyaan yang Salah

Pada akhirnya, pertanyaan "lebih penting ekonomi atau kesehatan?" sebenarnya merupakan pertanyaan yang keliru.

Ekonomi dan kesehatan bukan dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan dua pilar yang saling menopang.

Ekonomi menyediakan sumber daya untuk membangun sistem kesehatan yang berkualitas. Sebaliknya, kesehatan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif untuk menggerakkan ekonomi.

Sejarah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa mengabaikan kesehatan demi mempertahankan ekonomi justru dapat memperdalam krisis ekonomi. Sebaliknya, mengabaikan keberlangsungan ekonomi juga akan memperburuk kesehatan masyarakat melalui meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Tugas pemerintah bukan memilih salah satunya, melainkan merancang kebijakan yang mampu mengurangi kerugian pada kedua sisi secara bersamaan. Hal tersebut menuntut kepemimpinan yang berbasis bukti, komunikasi publik yang transparan, perlindungan sosial yang memadai, serta investasi jangka panjang pada sistem kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif ekonomi modern, kesehatan bukanlah penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi pertumbuhan itu sendiri. Demikian pula, ekonomi bukan sekadar mesin pencetak keuntungan, melainkan instrumen yang memungkinkan masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat, bermartabat, dan sejahtera.

Mungkin inilah pelajaran paling mahal yang diberikan oleh berbagai krisis global kepada dunia: ketika ekonomi dipertentangkan dengan kesehatan, sesungguhnya keduanya sedang sama-sama dipertaruhkan.