Apa yang dimaksud dengan ekonomi kelembagaan?

Ekonomi kelembagaan merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya. Meskipun demikian, cabang ilmu ekonomi kelembagaan sesungguhnya lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik dalam menjelaskan mengenai superioritas mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini masih terjadi keragaman pandangan antar penganut aliran ekonomi kelembagaan namun demikian penganut aliran ini meyakini bahwa ilmu ekonomi merupakan kesatuan yang utuh dari ilmu-ilmu sosial

Memahami sejarah tentang ekonomi kelembagaan ternyata sangat sederhana. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sesungguhnya merupakan kekecewaan terhadap aliran ekonomi sebelumnya yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi khususnya di negara berkembang. Dalam buku Economics in The Future (1976), digambarkan dengan jelas alasan-alasan serta pendapat yang menginginkan adanya pertimbangan kelembagaan dalam memahami ekonomi suatu negara. Keyakinan ini diperkuat oleh tulisan Omerod (1994) dalam bukunya yang berjudul the death of economics.
Omerod menyatakan bahwa aliran neoklasik banyak memberikan pandangan yang menyengsarakan masyarakat di berbagai negara karena bagaimanapun negara berkembang belum memiliki dukungan kelembagaan yang kuat sehingga campur tangan negara dengan kebijakan fiskal dan moneternya tetap diperlukan agar perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan kesejahteraan yang relatif merata.

Ekonomi kelembagaan lama dimulai saat Thorstein Veblen mengkritisi asumsi dasar teori kegunaan marginal. Aliran ekonomi kelembagaan lama muncul pada pertengahan abad ke dua puluh. Ketenaran Veblen dengan gaya ekonomi kelembagaan lama memudar di abad ke duapuluh yang pertengahan yang ditandai dengan menguatkan pengaruh Ronald Coase dan Oliver Williamson. Dikatakan bahwa aliran baru muncul pada akhir abad ke dua puluh. Secara umum, aliran ekonomi kelembagaan baru ditandai dengan masuknya analisis ekonomi dalam memahami kelembagaan.

[details="Referensi"]
Vipriyanti, N U. 2008. Teori dan Aplikasi ekonomi kelembagaan bagi perencana pembangunan. Denpasar : Universitas Mahasarasvati.
[/details]

KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN

1. Menurut Challen, karakteristik kelembagaan terdiri dari :

   • Kelembagaan secara sosial membedakan setiap rintangan atas perilaku manusia seperti rintangan biologis ( biological constraints ) dan rintangan fisik ( physical constraints ).

   • Kelembagaan merupakan aturan-aturan formal, konvensi informal dan tata perilaku (codes of behavior).

   • Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu atau dihalangi.

   • Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan (prohibitions ) dan persyaratan-persyaratan (conditional permissions ).

2. Menurut Kapp, karakteristik kelembagaan terdiri dari :

   • Adanya kritik umum terhadap anggapan awal (preconceptions) dan elemen normatif yang tersembunyi dari analisis ekonomi tradisional (konvensional).

   • Pandangan umum proses ekonomi sebagai sebuah sistem terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosiokultural sebuah hubungan (socio-cultural network of relationship).

   • Penerimaan umum atas prinsip aliran sebab akibat (circular causation) sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses ekonomi, termasuk proses keterbelakangan dan pembangunan.

ASPEK EKONOMI KELEMBAGAAN

Aspek ekonomi kelembagaan menurut Samuels sebagai berikut :

1. Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya terhadap teori ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis ( authomatic adjustment mechanism ) lewat perubahan-perubahan dalam sistem harga.

2. Ahli-ahli kelembagaan menolak pandangan mengenai pasar bebas dan pasar efisien ( free and efficient market )

3. Ekonomi kelembagaan menganggap bahwa faktor teknologi dapat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik ( physical resources ).

4. Ahli kelembagaan menyatakan bahwa sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam-macam dalam keragaman hubungan yang hidup di masyarakat.

5. Teori kelembagaan merupakan nilai (value) yang tidak melihat harga-harga relatif (relative prices), tetapi nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial dan perilaku.

6. Ekonomi kelembagaan menganggap bahwa individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai-nilai sehingga mereka cenderung bertindak kolektif daripada secara pribadi-pribadi.

7. Ahli ekonomi kelembagaan dapat dikatakan lebih plurastik dan demokratis dalam orientasinya.

8. Ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang menyeluruh ( holistic way ) dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas okonomi dalam perspektif multidisipliner.