Sistem pemerintahan Brunei Darussalam, negara ini terdiri atas dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara Brunei Darussalam ini terkenal dengan kemakmuran dan ketegasannya dalam melaksanakan syariat islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Nama Borneo diberikan oleh orang-orang Inggris berdasarkan nama wilayah ini karena pada masa lalu orang Eropa berdagang melalui bandar di Brunei sebagai bandar perniagaan terbesar di pulau ini.
Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke 6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (perdana menteri). Meskipun wewenang serta kekuasaan sultan yang diberikan konstitusi sangat besar, sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Cara pemilihan para birokrat di Brunei Darussalam cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat.
Brunei Darussalam tidak memiliki dewan legislatif, tetapi pada bulan September 2000, sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa, selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak sultan, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
Pertahanan keamanan Brunei Darussalam yaitu mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris tempat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil apabila dibandingkan dengan kekayaannya dari negara-negara tetangga. Secara teoritis, Brunei Darussalam berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekade 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.
Brunei Darussalam memiliki hubungan luar negeri dengan negara-negara ASEAN dan ikut serta sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN, (kecuali Negara Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRC dan Republik Cina. Selain itu, terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia, terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei Darussalam menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulai kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaian oleh Brunei Darussalam dan Malaysia. Pulau-pulau ini diakui sebagai bagian Malaysia pada tingkat Internasional.
http://www.informasiahli.com/2015/10/sistem-pemerintahan-brunei-darussalam.html
