Apa ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik?

1. Partisipasi Warga Negara yang Tinggi
Ciri pertama dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan adanya peran serta warga negara, maka jalannya pemerintahan akan lebih terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Peran serta warga negara yang baik juga menjadikan turunnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang. Sejatinya, peran aktif warga negara akan menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan merasa terawasi.

2. Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara
Yang dimaksud supremasi hukum yaitu kekuasaan hukum serta norma-norma hukum yang menjadi dasar dari segala hal dan tetap memiliki prinsip berkeadilan. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakkan hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang taat hukum dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Apabila hukum dicederai penegakkannya, maka bukan tidak mungkin apabila segenap warga negara menjadi berkurang kepercayaannya terhadap pemerintahan.

3. Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan, maka rakyat dapat dengan bebas mengambil data terkait pemerintahan dan memberikan kritik juga saran demi kemajuan negara dengan berdasarkan data tersebut. Transparansi dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat juga akan memudahkan pengawasan yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif.

4. Respon yang Baik dari Aparatur Negara
Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam penyelenggaraan negara pemerintah berhubungan dengan banyak pihak yang terkait. Entah itu pihak asing ataupun pihak swasta dalam hal ekonomi atau pun organisasi non-pemerintah semacam LSM. Semua lembaga tersebut tentunya membutuhkan respons yang baik dari aparatur negara dalam hal pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. adanya kesemua lembaga tersebut juga nantinya dapat memajukan negara, baik karena geraknya di bidang ekonomi ataupun di bidang sosial yang menjadi mitra pemerintah.

5. Pengalokasian Sumber Daya Negara yang Baik
Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berupa sumber daya manusia, baik rakyat maupun aparatur negara. selain itu, sumber daya alam dan budaya juga termasuk ‘harta’ yang dimiliki oleh suatu negara. maka dari itu, penggunaan sumber daya negara dengan efektif dan efisien menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari alokasi sumber daya negara yang baik dapat terlihat dari majunya sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, maka bisa jadi negara tersebut belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Pertanggungjawaban Pemerintah yang Jelas
Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah harus rutin untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dievaluasi oleh rakyat atau secara lebih khususnya dewan perwakilan rakyat. Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban presiden dalam wadah MPR bersama DPD. Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan agar segenap rakyat mengetahui kinerja dari aparatur negara.

7. Memiliki Visi Pembangunan yang Luas
Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan tersebut memiliki visi pembangunan negara yang luas. Yang dimaksud dengan visi pembangunan yang luas sendiri yaitu suatu tujuan pembangunan dipertimbangkan secara matang dan mendalam serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut. Nantinya, visi pembangunan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan merakyat. Selain itu, visi pembangunan juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Dalam kasus negara Indonesia, yang menjadi dasar visi pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila.

8. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama
Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Adanya orientasi yang tinggi terhadap tujuan bersama akan meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadikan ketertiban dan keamanan segenap warga negara menjadi lebih mudah untuk dijaga.