Pemerintahan

Pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai di Indonesia telah membawa banyak berita duka. Tiada hari tanpa kabar warga yang jatuh sakit, meninggal, dipecat atau bahkan tidak bisa untuk sekedar makan dan minum. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus merosot, semakin banyak sektor yang merugi. Semakin banyak juga rakyat kecil yang terus menderita. Pembagian bantuan sosial COVID-19 dari pemerintah pun juga masih belum merata dan belum tepat sasaran. Banyak rakyat kecil yang sebenarnya layak untuk mendapatkannya, namun sampai saat ini belum juga bisa menerimanya. Oleh karena itu, saat ini banyak pihak yang berinisiatif membuka donasi melalui Kitabisa.com untuk membantu rakyat kecil yang sedang kesusahan di masa pandemi ini. Tidak tanggung-tanggung, donasi yang terkumpul bisa mencapai angka milyaran hanya dalam beberapa hari. Hasil donasi tersebut nantinya bisa disalurkan dalam bentuk uang ataupun kebutuhan pokok untuk penerimanya. Ramainya kegiatan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai peran pemerintah di masa pandemi COVID-19....

Para anggota DPRD merupakan representasi dari lapisan masyarakat yang diwakilinya. Suara mereka mewakili suara rakyat. Tugas mengemban suara rakyat bukan hal yang sederhana. Dan oleh sebab itu, tentu kerja mereka perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Belakangan marak berita terkait dengan anggaran baju dinas DPRD Tangerang yang menggunakan bahan premium dari beberapa brand ternama seperti Louis Vuitton. Banyak pihak yang mempermasalahkan karena budget yang dialokasikan dirasa fantastis. Tapi kalau dipikir lagi, bukankah menghormati perwakilan rakyat merupakan simbol dari penghormatan terhadap rakyat yang diwakilinya. Toh lagipula anggarannya juga sudah ada. ...

Dalam sistem demokrasi, seluruh warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah sebagai pengelola yang diberi amanah oleh rakyat jug...

Berbagai istilah digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan penanggulangan Covid-19. Terbaru, istilah Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tingkat level digunakan untuk menggantikan istilah PPKM Darurat. Untuk menentukan status level situasi pandemi kabupaten/kota itu berdasarkan indikator tentang Penyesuaian Upaya-Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya-Upaya Sosial dalam penanggulangan pandemi yang diadaptasi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)....

Korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang menjangkiti masyarakat dan sulit untuk diberantas. Padahal korupsi sangat merugikan banyak pihak. Tetapi me...

Postingan BEM UI Akun Instagram resmi milik BEM UI tengah disorot. Penyebabnya, unggahan “Jokowi The King of Lip Service” yang mengritik Presiden Joko...

Propaganda memang bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan selama tidak melanggar hukum sebetulnya sah-sah saja. Salah satunya yang belakangan dibicar...

Teori Ripeness menjelaskan kapan waktu ketika para pihak yang terlibat konflik siap atau rentan untuk melanjutkan ke proses resolusi konflik. Dengan k...

Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat?

Sebagaimana dikutip pada laman resmi Kementerian Dalam Negeri oleh Pikiran-Rakyat.com, Bahtiar mengatakan bahwa di Tahun 2020, kondisi politik akan sangat dinamis. "Indeks Demokrasi Indonesia memiliki tren terus naik dan di Tahun 2020 akan ada perbaikan sistem politik dan pendidikan politik yang berjalan di masyarakat sehingga di tahun mendatang kondisi politik akan sangat dinamis," ujar Bahtiar pada Selasa 31 Desember 2019, di Jakarta....

South Lawn, Gedung Putih, Washington D.C, menjadi saksi penandatanganan salah satu dokumen perjanjian paling bersejarah dalam geopolitik di Timur Tengah. Masing-masing perwakilan dari Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Israel dan Amerika Serikat (AS) secara resmi mengukuhkan proses normalisasi hubungan diplomatik yang dikenal dengan sebutan Abraham Accord. Penggunaan nama Abraham atau Ibrahim dalam perjanjian tersebut seolah ingin memberi penekanan terhadap pola relasi antara umat Yahudi dan Islam. Selain itu, penggunaan nama tersebut juga dapat merujuk pada aspek historis bahwa orang-orang Arab dan Yahudi memang memiliki garis keturunan yang sama-sama berawal dari sosok Ibrahim. ...

Kakostokrasi, kata yang tidak familiar di politik. Artinya ialah pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang beriktikad paling buruk. Coba bayangkan, betapa banyak orang di negeri ini yang seperti halnya diatas. Jujur saja, banyak sekaoi kritikan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Ini sudah bagus karena warga peduli terhadap aktor dalam menangani masalah kenegaraan. ...

Untuk bisa menyelesaikan sebuah pandemi, dibutuhkan sebuah nomenklatur utama dalam aspek penyelesaian masalah. Nomenklatur tersebut ialah “kerja sama”. Ketika aktor politik dapat bahu membahu dan berbagi sense of sensibility yang sama, niscaya bahwa permasalahan akan cepat ditangani. Kacamata penulis menelisik bahwa hubungan “romantis” antar aktor politik belum terjadi di kancah politik tanah air. Sampai detik ini, banyak terjadi miskonsepsi kebijakan dan banyak putusan yang tidak mendapat dukungan penuh dari seseorang yang memiliki jabatan superior. Sebut saja kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Berdasarkan telaah melalui media publik, penulis menemukan bahwa sejatinya PSBB mendapat persetujuan dari khalayak. Fokus untuk mengutamakan sektor kesehatan dan mulai memperhatikan kondisi tenaga medis merupakan sebuah aktualisasi dari “rem darurat” yang coba ingin dihadirkan oleh pemerintah daerah. Namun, hal tersebut tidak di respon dengan “manis” oleh pemerintah pusat, pasalnya pergerakan ekonomi telah menjadi momok penting dan dicurigai akan menghambat perputaran uang bila diberhentikan secara paksa....

Krisis lingkungan tengah terjadi, dampaknya semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pemanasan global, kepunahan beberapa spesies, perubahan iklim, kelangkaan air bersih, dan polusi udara serta ancaman senjata biologis, merupakan segelintir permasalahan lingkungan yang bisa menganggu kehidupan manusia. Hal semacam ini bukan hanya tentang perlunya kesadaran masyarakat mengenai krisis lingkungan yang terus bergulir, tetapi juga mengenai kesadaran para aktor politik terkait kebijakan mereka. Sayangnya, isu lingkungan belum banyak dibicarakan oleh para politis. Isu lingkungan nyaris terpinggirkan dari perhatian publik padahal isu tersebut tak kalah penting jika dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Dalam konteks politik, isu lingkungan akan menjadi pilihan agenda jika iklim demokrasi yang ada memberi ruang bahwa isu-isu lingkungan menempati agenda prioritas. Hanya saja dalam prakteknya iklim demokrasi tidak serta merta menjadikan isu lingkungan menjadi agenda utama. Dalam beberapa hal demokrasi kadangkala justru berpotensi menelantarkan agenda lingkungan. Masyarakat juga lebih mementingkan kebutuhan ekonomi daripada memperbaiki lingkungan hidup.Oleh karena itu, Hampir tidak ada calon legislatif yang berani menjual isu lingkungan hidup kepada konstituennnya. ...

Munculnya wabah Covid-19 mengusik segala sektor kehidupan kita, semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali terkena dampak dari adanya wabah ini. Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali, faktor ekonomi, gender, agama, ras, suku, dan bangsa manapun dapat terjangkit. Aktivitas semua lapisan masyarakat terganggu akan hadirnya wabah Covid-19. Namun, nampaknya pemerintah tak menjadikan Covid-19 ini sesuatu yang mengusik dan harus segera diatasi. Bahkan, sejak awal kemunculan wabah Covid-19, banyak sekali muncul anggapan bahwa ada yang tidak beres dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah pada masa awal kemunculan Covid-19 terkesan menganggap remeh. Padahal di negara lain, Covid-19 ini dianggap masalah serius. Bahkan, pemerintah pusat dalam hal ini menteri kesehatan, mengklaim bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang dapat sembuh secara alamiah (Nathaniel, 2020)....

Simpang siurnya informasi pada awal kemunculan Covid-19 ini menjadikan kepanikan luar biasa di masyarakat. Padahal sebagian besar informasi berasal dari para pejabat yang ditayangkan oleh media massa (Bernie, 2020). Pemerintah, pada masa awal Covid-19 terkesan menganggap remeh adanya Covid-19 ini, Padahal di negara-negara lainnya, Covid-19 ini dianggap masalah serius. Bahkan, pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan, mengklaim bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang dapat sembuh secara alamiah (Nathaniel, 2020). Selain itu, ketidakcocokan data yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi problem yang menjadikan masyarakat kecewa dan bahkan tidak percaya terhadap pemerintah (Hayat, 2020). Sebenarnya masih banyak lagi problem-problem komunikasi pemerintah yang buruk dalam menangani Covid-19 ini. Hal ini secara tak langsung mengakibatkan problem lain, yakni maraknya berita bohong atau hoax. Hoax di internet memang berbahaya, terlebih mengenai Covid-19 ini. Dari temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebutkan 30 orang di seluruh Indonesia yang diduga tersangka menyebarkan informasi palsu mengenai wabah COVID-19 (Jakarta Post, 2020). Bahkan, Menkominfo mengatakan pemerintah telah menindak tegas sekitar 77 orang yang menyebar berita hoaks selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Sekitar 12 orang sudah ditahan akibat menyebar hoaks Covid-19 (Taher, 2020)....

Kemunculan gerakan anarko-sindikalis di berbagai media meningkat secara signifikan terutama menjelang dan pasca peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Pemberitaan tersebut tak lepas dari atribut ‘hitam-hitam’ yang kerap dimaknai secara sembrono sebagai lambang universal gerakan ini, penangkapan dan represifitas aparat, serta tindakan “anarkis” yang diduga dilakukan. Dalam pemberitaan media juga, gerakan tersebut dianggap ancaman baru bagi keamanan negara. Sebenarnya, apa itu anarko-sindikalis? Dari segi sejarah, sejarah anarkisme sendiri berakar pada abad 19 dalam komunitas buruh internasional. Diskursus mengenai anarkisme mulai terbuka dengan dasar pemikiran yang lebih sistematik. Banyak tokoh-tokoh penting yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang anarkis dan kesadaran untuk menentang kapitalisme, memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan anarkisme sebagai gerakan massa. Para buruh mulai sadar atas kekuasaan industrial bukan dari para petinggi tetapi dari diri mereka sendiri. Menuntut secara terbuka pengalokasian alat produksi kepada buruh sebagai tanda antinegara dan antipartai, dengan konfederasi atau sindikalis (syndicate), artinya asosiasi atau serikat. Hal inilah yang menjadi awal mula pergerakan anarko-sindikalis....

“Apakah politk itu buruk?” Tidak sedikit masyarakat yang menyetujui hal itu. Adanya anggapan seperti ini membuat beberapa golongan masyarakat memutuskan untuk menjauhi yang dunia politik. POLITIK BUKAN SEKEDAR KEKUASAAN, MELAINKAN SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN. ...

Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memililki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Faham budaya konstruktif sosial-budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja. Demokrasi pun mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta perempuan dan laki-laki atas dasar persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama posisi pengambilan keputusan. Hal ini telah juga telah termaktub dalam Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskrimasi terhadap Perempuan (Convention on the Ellimination of All Form of Descrimination Against Women /CEDAW)....

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pernah menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kampanye yaitu : kampanye positif (positive campaign) yaitu kampanye tentang program apa yang ingin mereka kerjakan untuk bangs ajika terpilih nanti....