Mengenal sosok jenderal soeharto

JENDERAL Abdul Haris Nasution dan Ahmad Yani bersitegang. Mereka berbeda pandangan dalam berbagai soal. Mulai dari cara pendekatan terhadap Presiden Sukarno, korupsi di tubuh TNI, hingga gaya hidup. Hubungan keduanya merenggang sejak Yani menggantikan Nasution sebagai Kepala Staf AD pada pertengahan 1962.

“Sikap saya yang ingin meneruskan aksi anti korupsi di AD seringkali ia (Yani) kritik,” kata Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. “Maksud saya mendaftarkan milik kekayaan juga ia kritik, karena akan membawa ketegangan-ketegangan intern nantinya.” Menurut Nasution, sejak 1963, antara dia dan Yani tak pernah lagi saling berkonsultasi.

Perseteruan Nasution dan Yani jadi rahasia umum di Markas Besar (Mabes) AD. Beberapa asisten Yani memainkan peran sebagai perantara. Mereka antara lain Brigjen D.I. Pandjaitan (Asisten IV) dan Mayjen Djamin Gintings (Asisten II). Seperti Nasution, Pandjaitan dan Gintings adalah perwira tinggi yang berasal dari Sumatera Utara.

Dalam memoarnya yang lain, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru , Nasution mengungkap sosok jenderal yang lain. Dia menyebutkan peran Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Soeharto kerap menjadi mediator dirinya dengan Yani.

“Justru Jenderal Suharto-lah yang lebih sering datang kepada saya. Dan ia sering berbicara dengan saya mengenai soal-soal AD,” ujar Nasution.

Soeharto sebenarnya berada pada posisi kurang enak. Pengalaman pahit pernah dirasakannya kala menghadapi Yani dan Nasution. Pada 1959, Nasution mencopot Soeharto dari kedudukan panglima Divisi Diponegoro karena terbukti melakukan barter ilegal dan bisnis penyelundupan. Nasution hampir saja menyeret Soeharto ke pengadilan mahkamah militer. Niat itu urung dilakukan karena Letnan Jenderal Gatot Subroto, wakil Nasution, menyarankan agar Soeharto “disekolahkan” ke Seskoad sebagai hukuman.

Persinggungan serupa juga terjadi dengan Yani. Soeharto tak termasuk dalam barisan jenderal lingkaran dalam Yani. Pada 1963, Soeharto dan Yani bersilang pendapat mengenai masalah struktur organisasi yang pantas bagi Kostrad. Kostrad yang dipimpin Soeharto pun hanya sebatas pasukan cadangan.

“Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Soeharto sebagai oportunis sejak zaman revolusi, Yani atau orang-orang sekitar Panglima Angkatan Darat kabarnya menilai Soeharto sebagai ‘Jenderal Bodoh’,” kata pengamat politik-militer dan guru besar Universitas Pertahanan Salim Haji Said dalam Gestapu 65: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto .

Dalam hal intelektualitas dan gaya hidup, Soeharto lebih cenderung kepada Nasution. Soeharto jarang terlihat menghadiri resepsi-resepsi yang diselenggarakan oleh kelompok Yani padahal dia punya akses ke Markas Besar. Kendati demikian, relasi Soeharto dengan Yani masih terbilang aman. Setidaknya Yani masih memperhitungkan Soeharto sebagai perwira senior yang layak dihormati.

“Pak Yani menetapkan Pak Soeharto sebagai orang kedua di TNI-AD tanpa ada keputusan tertulis. Jadi setiap Jenderal Yani pergi ke luar negeri Pak Soeharto yang ditetapkan mewakili pimpinan TNI-AD,” kata sesepuh TNI AD Sayidiman Suryohadiprodjo.

Sekira awal 1965, Soeharto bersama beberapa perwira senior sowan kepada Nasution. Mereka berembuk dan saling melobi. Menurut sejarawan Robert Elson, kunjungan tersebut tampaknya sebagai upaya membujuk Nasution untuk mengubah sikap kritisnya terhadap Sukarno.

Setelah menerima petuah dari Nasution, Soeharto menggelar pertemuan dengan para jenderal dari kubu Yani pada 13 Januari 1965. Soeharto tak sendirian dalam menghadapi orang-orang Yani. Sebanyak empat jenderal yang netral turut mendampingi. Mereka antara lain: Achmad Sukendro, Sarbini Martodihardjo, Basuki Rachmat, dan R. Sudirman.

“Soeharto dan teman-temannya tampak mewakili pandangan Nasution terhadap orang-orang Yani,” tulis Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik.

Dalam memoarnya Kesaksianku Tentang G30S, Soebandrio, wakil perdana menteri I merangkap ketua Badan Pusat Intelijen (BPI) menyebut pertemuan di Mabes AD tersebut dihadiri dua belas jenderal. Dua kubu ini merumuskan gagasan untuk mempersempit perselisihan antara Yani dan Nasution.

“Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili,” kata Soebandrio.

Kelompok Yani menolak mengembangkan sikap yang lebih berjarak terhadap Sukarno. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk menyelenggarakan seminar AD. Seminar yang digelar di Seskoad pada April 1965 itu menghadirkan 200 perwira AD. Seperti pertemuan sebelumnya, Yani dan Nasution juga absen di sana. Namun seminar itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama Tri Ubaya Cakti. Isinya berupa tiga doktrin TNI yang terdiri dari keamanan nasional, kekaryaan, dan pembangunan. Dari doktrin itu diperoleh masukan bahwa TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada presiden.

Menurut Soebandrio, Soehartolah pencetus doktrin Tri Ubaya Cakti sekaligus mempolitisasi konflik Yani dan Nasution. Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangan elite politik dan masyarakat intelektual yang mengkhawatirkan supremasi militer. Dengan begitu, semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik negara dalam negara seperti yang sudah dirintis oleh Nasution.

Juni 1993. Salah satu liputan politik paling menarik perhatian penulis saat awal menjadi wartawan. Ketika itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) BJ Habibie mengundang Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin dkk berkunjung ke PT PAL Surabaya.

Apa menariknya? Sangat menarik, karena mantan Gubernur DKI Jakarta bersama sejumlah jenderal dan politikus masuk dalam daftar kaum ‘pembangkang’. Membangkang terhadap pemerintah Orde Baru, pimpinan Jenderal (Purn) Soeharto.

Kelompok pembangkang di antaranya adalah jenderal-jenderal militer dan polisi yang tergabung dalam penandatangan Petisi 50, tahun 1980. Sebut saja, mantan Menko Hankam / Kepala Staf ABRI, Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution; mantan Panglima Kodam Siliwangi, Letjen (Purn) HR Darsono, mantan Panglima Kostrad, Letjen (Purn) A Kemal Idris, mantan Menteri / Wakil Panglima Angkatan Laut, Letjen (Purn) Ali Sadikin; mantan Kepala Polri, Jenderal (Purn) Hoegeng dan lainnya.

Selama 13 tahun, kelompok Petisi 50 menjadi oposisi terhadap Presiden Soeharto. Undangan Habibie kepada para pembangkang itu menarik perhatian pers. Tentu saja ingin mengetahui apa reaksi Jenderal Soeharto. Di luar dugaan, kata Habibie, Pak Harto justru merestui inisiatif tersebut.

"Habibie, mereka adalah kawan seperjuangan saya. Mereka adalah Angkatan 45 yang berperan menjadikan kamu seperti sekarang ini," begitu ucapan Pak Harto yang dikutip Habibie. Sejak itulah hubungan antara pemerintah dan penggagas Petisi 50 yang semula kaku dan membeku, perlahan mulai cair. Babak baru percaturan politik era Orde Baru dimulai.

Jenderal kritis Petisi 50, bukan orang sembarangan. Mereka seperti diakui Soeharto, mempunyai jasa untuk bangsa dan negara. Gerakan oposisi ini diawali dari kelompok Brasildi. Nama ini tidak ada hubungannya dengan negara paling banyak menjadi juara dunia sepakbola, Brasil.

Brasildi adalah akronim dari divisi yang kemudian menjadi komando daerah militer (kodam). Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro. Komando utama militer di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Grup diskusi ini beranggotakan sejumlah pensiunan elite dari tiga divisi tersebut.

Brawijaya diwakili antara lain Letjen (Purn) GPH Djatikusumo, Letjen (Purn) Sudirman dan Letjen (Purn) M. Yassin. Djatikusumo adalah orang pertama yang menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Dari Siliwangi, ada nama-nama seperti: Letjen (Purn) Kemal Idris, Brigjen (Purn) Alex Kawilarang, Letjen (Purn) AY Mokoginta.

Dari Diponegoro ada nama-nama seperti: Mayjen (Purn) Moenadi H, Mayjen (Purn) Brotosewoyo, dan Mayjen (Purn) Iskandar Ranuwiharjo.

Para purnawirawan kritis itu aktif melakukan diskusi saat situasi politik memanas jelang pemilu 1977. Brasildi kemudian menjadi Fosko (Forum Studi Komunikasi) TNI AD 1978, Yayasan Kartika Eka Paksi. Pimpinannya adalah GPH Djatikusumo.

Salah satu kesimpulan diskusi para jenderal pensiunan itu menilai suasana politik ‘kurang sehat’. Bahkan Sidang Umum MPR 1978, mirip perang! Mereka juga mengritik TNI/ABRI belum menempatkan dirinya di atas semua golongan. Menyimpang dari semangat politik TNI adalah politik negara.

Belakangan mantan Panglima Siliwangi yang juga Sekjen ASEAN, Letjen (Purn) HR Dharsono masuk ke dalam Fosko dan diangkat menjadi sekjen mendampingi Djatikusumo.

Kritik mereka terhadap Mabes ABRI semakin keras dan mempertanyakan arah kebijakan Dwifungsi ABRI. Juga protes keras terhadap langkah politik Golkar sebagai partai pemerintah yang membuat sejumlah rekayasa ‘kecurangan’ pemilu dan sidang umum.

Langkah berani para purnawirawan membuat KSAD Jenderal Widodo serba salah. Ia tak bisa lagi mengendalikan para seniornya yang sudah purnawirawan. Widodo serba salah harus menjelaskannya kepada Presiden Soeharto.

Akhirnya ia membubarkan Fosko pada Mei 1979. Namun membiarkan para jenderal gaek itu membuat wadah baru Forum Komunikasi dan Studi Purna Yudha (FKS).

Dituduh makar Para senior ini ingin langsung menemui Presiden Soeharto, tanpa melalui KSAD. Jenderal Widodo mempersilakan. Momentumnya saat Soeharto ke Jawa Tengah, November 1979.

Di luar dugaan, mereka malah dituduh hendak makar terhadap pemerintah. Sekali lagi dituding akan melakukan makar. Pertemuan pun tidak jadi berlangsung.

Setelah itu, Jenderal (Purn) AH Nasution berinisiatif memperlebar para tokoh, bukan hanya pensiunan TNI Angkatan Darat. Mengundang pensiunan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, serta sejumlah tokoh bangsa. Lahirlah Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB), pada Juli 1978. Proklamator Mohamad Hatta, Sunario, Ahmad Subardjo, Ali Sadikin, Hoegeng Imam Santoso, dll.

AH Nasution dkk mengritik Orde Baru belum menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara benar. Kemudian Ali Sadikin dkk bertemu DPR dan mengeluarkan pernyataan keras terhadap pemerintahan Orde Baru yang dinilainya cenderung semakin otoriter.

Presiden Soeharto pun murka. Murka saat rapat pimpinan ABRI pada 27 Maret 1980 di Pekanbaru. Dilanjutkan pada hari jadi ke 28 tahun Kopassanda, kini Kopassus, 16 April 1980 di Cijantung, Jakarta. Soeharto mengingatkan jajaran TNI/ABRI akan adanya kelompok yang ingin mengganti Pancasila.

Ia mengaku tak ingin ada konflik bersenjata. “… (kalau terpaksa) lebih baik menculik seorang dari 2/3 anggota (MPR) yang hendak mengubah UUD 1945 dan Pancasila, agar kuorum tak tercapai,” kata Soeharto.

Aku Pancasila Soeharto mulai ‘mempersonifikasikan’ dirinya sebagai Pancasila. ‘Akulah’ Pancasila. Sehingga yang berseberangan dengan dirinya dianggap bukan Pancasila. Soeharto juga menolak isu-isu negatif yang ditujukan pada diri dan keluarganya.

Pernyataan Soeharto ini dibalas oleh para senior, terutama purnawirawan TNI dan Polri. Ali Sadikin, Hoegeng, Mayjen (Purn) Aziz Saleh dkk kemudian mengundang AY Mokoginta dan M Yassin dari FKS Purna Yudha. Mereka merancang petisi yang dinamai Surat Keprihatinan. Surat itu ditandatangani pada 5 Mei 1980.

Sejumlah tokoh bangsa yang ikut andatangan, antara lain: Syafrudin Prawiranegara, Kasman Singodimejo, M Natsir, dan Slamet Bratanata. Ada 50 orang yang ikut menandatangani surat keprihatinan, maka dinamai Petisi 50. Surat itu dikirim ke DPR dan meminta lembaga legislatif menanggapinya.

Sejumlah anggota DPR dari F-PP dan F-PDI meminta Syafrudin Prawiranegara, Kasman Singodimejo, M Natsir, Slamet Bratanata.pimpinan DPR meneruskan pertanyaan kepada pemerintah. Lalu, pada 14 Juni 1980, Ketua DPR Daryatmo meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden. Dua bulan kemudian, Presiden Soeharto menjawab melalui Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono.

Namun dianggap oleh kelompok Petisi 50 bukan merupakan jawaban. Ali Sadikin dkk menganggap persoalan belum selesai. "Apa yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Petisi 50, tidak saya sukai," kata Pak Harto dalam otobiografi ‘Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya’.

Maka perang pun dimulai. Pemerintah Soeharto mencekal (cegah tangkal) ke luar negeri bagi semua anggota Petisi 50 yang tidak bersedia mencabut pernyataannya. Bukan cuma itu, sejumlah hak perdatanya juga ditutup. Misalnya, Ali Sadikin tidak bisa mendapat kredit dari bank. Perusahannya, PT Arkalina terpaksa ditutup.Konflik antara Presiden Soeharto dengan kelompok Petisi 50 terus berlanjut. Puncaknya pada 1984. Terjadi peristiwa Tanjung Priok dan pengeboman Bank BCA di Jakarta. Dua peristiwa itu menjadi pintu masuk bagi rezim Soeharto memberangus kelompok oposisi, baik Petisi 50 maupun gerakan Islam.

Dua tokoh Petisi 50, mantan Menteri Perindustrian (1966-1968) M Sanusi dan Letjen (Purn) HR Dharsono ditangkap Kopkamtib. Keduanya dituduh terkait pengeboman itu. Sanusi dituduh sebagai koordinator para pelaku teror yang melakukan pengeboman dan gerakan makar lainnya.

Dalam persidangan terungkap, adanya rekayasa terhadap peran Sanusi. Para saksi mencabut kesaksian mereka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mereka mengaku diintimidasi dan disiksa di penjara saat membuat BAP.

Sedangkan Jenderal Dharsono dituduh memimpin rapat-rapat para teroris setelah meletusnya peristiwa Tanjung Priok. Sang jenderal pun dipenjara selama hampir enam tahun. Padahal ia hanya memprotes tindakan ABRI yang menembaki rakyat di Tanjung Priok.

Tindakan sewenang-wenang yang menewaskan sejumlah orang. Ia minta pemerintah dari pimpinan ABRI harus bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa rakyat.

Begitulah saat rezim panik. Semua lawan politik dikriminalisasi dengan rekayasa hukum. Oposisi diberangus tanpa ampun. Tak peduli dengan jasa-jasa para bekas menteri maupun pensiunan jenderal.

Pada 1990, sebagai mahasiswa, penulis turut simpati dan menyambut bebasnya Letnan Jenderal (Purn) Hartono Rekso Dharsono atau dikenal sebagai HR Dharsono dari penjara LP Cipinang. Memakai kaos putih bergambar HR Dharsono dan menyambutnya bagai pahlawan menang perang.

Setelah bebas dari penjara, ia mengalami penyakit bronchitis dan kanker. Tentu saja dampak penderitaan yang dialaminya selama di penjara. Ia wafat pada pertengahan 1996.

Ironisnya, pemerintah melarang jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ia hanya dimakamkan di pemakaman umum. Letjen (Purn) Kemal Idris sampai menangis melihat perlakuan pemerintah terhadap HR Dharsono.

“Ini seperti pemakaman kucing. Padahal dia pahlawan.” Sebab, semua tanda kehormatan negara, tanda jasa, serta pensiunnya sebagai jenderal, tidak pernah dicabut oleh negara.

Biografi Soeharto

Tulisan kali ini akan mengulas tentang Biografi dan Profil Soeharto. Mantan Presiden Kedua Indonesia serta bapak pembangunan ini dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Ibunya bernama Sukirah dan ayah beliau yang merupakan seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah dan juga sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro.

Masa Kecil Soeharto

Ketika berumur delapan tahun Soeharto mulai bersekolah tetapi ia sering berpindah-pindah sekolah. Awalnya ia sekolah di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean kemudian ia pindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke Kemusuk, Kidul. Setelah itu kemudian ayahnya Kertosudiro memindahkannya ke Wuryantoro. Beliau kemudian dititipkn dan tinggal bersama Prawirohardjo seorang mantri Tani yang menikah dengan adik perempuan Soeharto.

Ditahun 1941 tepatnya di Sekolah Bintara, Gombong di Jawa Tengah, Presiden kedua indonesia ini terpilih sebagai Prajurit Telatan, sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi seorang tentara atau militer. kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 setelah Indonesia merdeka, Ia kemudian resmi menjadi anggota TNI.

Soeharto Menikah Dengan Ibu Tien

Setelah itu kemudian Soeharto menikahi Siti Hartinah atau Ibu Tien yang merupakan anak seorang Mangkunegaran pada tanggal 27 Desember 1947 dimana usianya ketika itu 26 tahun dan Siti Hartinah atau Ibu Tien berusia 24 tahun. Dari pernikahannya kemudian ia dikarunia enam orang anak yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Masuk Militer

Jalan panjang dan berliku dilaluinya ketika merintis karier militer dan juga karier politiknya. Dalam bidang militer Soeharto memulainya dengan pangkat sersan tentara KNIL. Dari KNIL situ ia kemudian menjadi Komandan PETA pada zaman penjajahan Jepang, setelah itu ia menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor kemudian menjabat komandan batalyon dengan pangkat Letnan Kolonel.

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949, itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan bangsa Belanda selama tiga setengah abad. Banyak versi mengatakan bahwa Peranan Soeharto ketika merebut Yogyakarta yang waktu itu sebagai Ibukota Republik Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret tidak bisa dipisahkan.

Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukan pada dunia internasional tentang eksistensi dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) ketika itu dalam membela Bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkraman penjajah Belanda pada waktu itu. Pada waktu itu beliau juga menjadi pengawal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda ketika itu beliau yang menjadi panglima Mandala yang dipusatkan di Makassar.

Peristiwa G-30-S/PKI

Ketika peristiwa G-30-S/PKI meletus pada tanggal 1 Oktober 1965, Kekosongan pimpinan membuat Soeharto yang kala itu menjabat sebagai pangkostrad kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat. Kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta oelh PKI. Soeharto diketahui bahwa Setelah peristiwa G-30-S/PKI, Soeharto kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur di tangan PKI.,Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, ia juga menjabat sebagai Pangkopkamtib yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu.

Puncak karier Soeharto ketika ia menerima Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal sebagai “Supersemar” oleh Presiden Soekarno pada bulan maret 1966 dimana tugasnya adalah mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran Besar Revolusi Bung Karno.

Soeharto Sebagai Presiden Kedua Indonesia

Setelah peristiwa G-30-S/PKI keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk, kemudian pada bulan maret 1967 dalam sidang istimewa MPRS yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soekarno, dimana pengukuhan dilakukan pada Maret 1968.

Orde Baru Soeharto

Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru dimana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden Soeharto. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bansa) pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB. Pada tahap awal, ia menarik garis yang sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru bahkan sebagian yang terkait atau masih pendukung dari Partai PKI dihabisi dengan cara dieksekusi massal di hutan oleh militer pada waktu itu. Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.

Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Dan pemerintahan Soeharto berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.

Rapelita Soeharto

Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.

Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia

Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Dari keberhasilannya inilah sehingga Presiden Soeharto kemudian disebut sebagai “Bapak Pembangunan”.

Titik kejatuhan Soeharto, ketika pada tahun 1998 dimana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia, Dengan besarnya demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Soeharto. Selain itu makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas politik Indonesia maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB Pak Harto membacakan pidato “pernyataan berhenti sebagai presiden RI” setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya.

Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya. BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan Suharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968 atau selama 32 Tahun.

Wafatnya Presiden Soeharto

Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian secara resmi Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya Pak Harto tepat pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multi organ. Kemudian sekira pukul 14.40, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal.

Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Isak tangis warga pecah begitu rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekira pukul 14.55, Minggu (27/1).

Sementara itu, Presiden RI kala itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.

Jasa Jasa Soeharto Sebagai Presiden dan Kontroversinya

Jika direnungkah banyak jasa-jasa besar yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia dimata dunia Internasional, sebagan rakyat yang pernah hidup di zaman Presiden Soeharto menganggap zaman Soeharto merupakan zaman keemasan indonesia. Karena harga-harga kebutuhan pokok yang murah dimasa itu yang berbanding terbalik dengan zaman sekarang ini, pertumbuhan ekonomi yang stabil, Presiden Soeharto berhasil merubah wajah Indonesia yang awalnya menjadi negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras dan turut mensejahterahkan petani. Sektor pembangunan dimasa Presiden Soeharto dianggap paling maju melalui Repelita I sampai Repelita VI.

Keamanan dan kestabilan negara yang terjamin serta menciptakan kesadaran nasionalisme yang tinggi pada masanya. Di bidang kesehatan, upaya meningkatkan kualitas bayi dan masa depan generasi ini dilakukan melalui program kesehatan di posyandu dan KB, sebuah upaya yang mengintegrasikan antara program pemerintah dengan kemandirian masyarakat. Di jamannya, program ini memang sangat populer dan berhasil. Banyak ibu berhasil dan peduli atas kebutuhan balita mereka di saat paling penting dalam periode pertumbuhannya.

Itulah sekelumit jasa-jasa atau prestasi dari presiden Soeharto meskipun disamping jasa-jasanya tersebut banyak juga kegagalan di pemerintahannya seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di masanya, pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah sehingga memunculkan kecemburuan dari daerah seperti Papua. Dari banyaknya jasa presiden Soeharto tersebut sehingga banyyak yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terlepas dari sejumlah pihak yang masih mempermasalahkan sejumlah kasus hukum Soeharto, fakta di dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Soeharto memiliki jasa besar kepada Indonesia.

Perjuangan Soeharto untuk Indonesia yang tercatat dalam buku sejarah bangsa ini, antara lain, pada masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, pascarevolusi fisik antara 1962 hingga 1967 dan masa kepemimpinannya sebagai presiden. Sosok Soeharto masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Rakyat kecil mengingatnya sebagai pahlawan yang menyediakan bensin murah dan beras yang bisa dijangkau. Mereka yang ketika itu tak bersentuhan dengan politik dan pergerakan, akan langsung mengangguk setuju jika ditanya zaman Soeharto lebih enak.

Polemik soal gelar pahlawan bagi Soeharto pun masih penuh perdebatan. Sebagian setuju, sebagian menolak mentah-mentah. Sebagian menganggap Soeharto pahlawan pembangunan dan penyelamat Pancasila. Sebagian lagi menganggap Soeharto berlumuran darah atas berbagai aksi pembantaian selama peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan seterusnya.

Sumber : https://www.biografiku.com/biografi-soeharto-presiden-kedua-dan-bapak-pembangunan-indonesia.