Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengakui bahwa anggaran mobil dinas baru untuk gubernur dan wakil gubernur telah disetujui oleh DPRD Sumbar. Secara aturan, tidak ada yang salah dengan pengajuan atau persetujuan anggaran. Namun, Nofrizon selaku anggota Komisi V sedikit menyayangkan hal ini. Bagaimana tidak? Kita bisa lihat kondisi riil masyarakat saat ini yang sedang menjerit karena pandemi, tetapi gubernur dan wakil gubernur malah membeli mobil dinas baru. Padahal, meskipun hal tersebut menjadi hak kepala daerah, pembelian mobil baru itu bisa saja untuk ditolak oleh gubernur dan wakil gubernur. Alasan dari gubernur & wakil gubernur dalam mengganti mobil dinas ini dinilai bahwa mobil sudah kurang layak pakai, contohnya adalah rem blong.
Bagaimana menurutmu mengenai kasus ini? Apakah membeli mobil dinas baru ini merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah setempat? Jika tidak, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Tulis pendapatmu ya!
Jika melihat dari urgensinya di saat ini, pembelian mobil dinas baru untuk gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang disetujui oleh anggota komisi V DPRD Sumbar ini sebetulnya sama saja dengan rencana pengadaan baju dinas baru berbahan Louis Vuitton oleh DPRD Tangerang yang tidak memiliki urgensi yang genting - genting sekali jika dibandingkan dengan keadaan yang sedang mendera masyarakat akibat pandemi yang tidak kunjung usai. tentu saja, saya melihat ini sebagai sebuah fenomena keegoisan yang dilakukan oleh anggota dewan dan pemerintah yang selalu ingin menggunakan barang - barang baru ketimbang menganggarkan anggaran yang ada untuk membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan.
Tentunya fenomena ini juga menurut saya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. dan apakah membeli mobil dinas baru ini merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah setempat dengan memperhatikan alasan jika mobil yang lama sudah tidak layak pakai dan memiliki banyak masalah, jawabannya adalah boleh jadi tidak. alasannya adalah, apa susahnya sih tinggal membawa mobil - mobil itu ke bengkel untuk diperbaiki kerusakan - kerusakannya ketimbang membeli mobil baru ? dan juga, seperti yang sudah saya katakan barusan, anggarannya lebih baik dipakai untuk menangani pandemi dan membantu masyarakat.
Menurut aku jika alasannya masuk akal dan terbukti benar ya tidak masalah, seperti yang disebutkan di atas bahwa alasan dari gubernur dan wakil gubernur mengajukan anggaran untuk mengganti mobil dinas adalah karena mobil sudah tak layak pakai, dan apalagi jika sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Kecuali jika mereka mengajukan anggaran untuk mengganti mobil tanpa alasan dan kondisi mobil masih baik, maka hal itu perlu dipertanyakan. Karena lebih baik jika anggaran tersebut dialokasikan untuk hal yang lebih penting seperti untuk membantu penanganan Covid-19 di Sumatera Barat.
Bagiku sah-sah saja jika gubernur dan wagub mengganti mobilnya even di tengah masa pandemi. Karena, pertama, mendapatkan fasilitas transportasi merupakan salah satu hak mereka juga, kedua, mereka mengganti mobil karena alasan keselamatan sebagai latar belakangnya. Alasan ini sudah cukup jelas dan kuat.
Terus misalnya ada yang menyanggah “kenapa uangnya ngga dipake buat nangani pandemi aja?” memangnya sudah tau pasti kapan pandemi berhenti? Apaiya mereka ganti mobil (yang sudah tidak layak) itu hingga pandemi reda? Bagaimana jika terjadi kecelakaan kerja, apa tidak semkain carut marut kondisinya? Ekonomi hancur, ditambah birokrasi yang carut marut. Apa tidak semakin hancur?
Menurut aku pantas karena memang ada urgensinya seperti yang disebutkan diatas bahwa mobil dinas yang sebelumnya dinilai sudah kurang layak untuk digunakan yang mana hal tersebut juga dapat membahayakan pengendara dan penumpangnya. Aku rasa dalam rencana anggarannya juga pasti sudah ada arah pengalokasiannya masing-masing dan guberner serta wakil gubernur memang memiliki hak terhadap fasilitas transportasinya. Jadi menurutku sah-sah saja jika anggaran itu disetujui karena alasan maupun urgensinya jelas dan kuat.
